Regulasi di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara seperti Singapura, Vietnam, dan Filipina, terutama dalam aspek kemudahan berbisnis. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan World Bank, waktu yang dibutuhkan untuk mendaftarkan perusahaan asing di Indonesia mencapai 65 hari, jauh lebih lama dibandingkan standar terbaik dunia. Selain itu, proses penyelesaian sengketa bisnis di pengadilan juga dinilai terlalu lama, bahkan bisa mencapai 150 hari. Hambatan regulasi ini menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh 86% pelaku usaha dalam menjalankan bisnis di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan aksi nyata untuk melakukan reformasi guna meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
Sebagai respons terhadap kendala regulasi, Presiden Prabowo telah menginstruksikan langkah-langkah deregulasi untuk menghapus aturan yang menghambat investasi. Luhut dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sepakat untuk mencari solusi terhadap berbagai kendala regulasi yang ada. Luhut menegaskan bahwa kebijakan yang hanya kuat di awal tetapi lemah dalam implementasi harus ditinggalkan. Pendekatan ‘fire and forget’ tidak boleh lagi diterapkan agar reformasi yang dilakukan benar-benar membawa perubahan nyata. Dengan deregulasi yang efektif, diharapkan ekosistem bisnis di Indonesia menjadi lebih efisien, terbuka, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat.
Untuk memastikan reformasi regulasi berjalan optimal, Luhut meminta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyusun daftar aturan yang tumpang tindih, berbelit-belit, atau membebani dunia usaha. Permasalahan seperti lambatnya perizinan dasar hingga tingginya biaya sertifikasi harus segera dibenahi. Pemerintah menegaskan bahwa momentum ini tidak boleh disia-siakan dan ingin bergerak bersama dunia usaha untuk menciptakan iklim bisnis yang lebih kondusif. Dengan reformasi regulasi yang menyeluruh, diharapkan investasi di Indonesia dapat meningkat dan daya saing nasional semakin kuat di tingkat global. Keseriusan pemerintah dalam melakukan deregulasi menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.
