PDI-P menjadi pemimpin dalam pembahasan RUU TNI di Komisi I DPR RI. Adapun Utut Adianto dari Fraksi PDI-P menjadi Ketua Panitia Kerja Revisi UU TNI. Padahal, PDI-P adalah satu-satunya partai oposisi, atau tidak tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Parlemen.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai, sikap PDI-P yang memimpin pembahasan RUU TNI di DPR itu membuktikan bahwa PDI-P sudah menjadi mitra pemerintah. Agung berpandangan, pihak eksternal lah yang kini harus menjadi tulang punggung demokrasi. Menurutnya, fungsi pengawasan kini juga dilakukan oleh kekuatan masyarakat sipil saja, karena semua fraksi di DPR kini satu sikap bersama KIM Plus.
Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, PDI-P sudah mandul karena ikut mendukung revisi UU TNI. Jamiluddin juga berpandangan, peran publik diperlukan untuk menyelamatkan demokrasi di Indonesia. Sayangnya, kehadiran Utut sebagai Ketua Panitia Kerja Revisi UU TNI, menurutnya, justru tak mengakomodasi kepentingan rakyat, melainkan hanya kepentingan pemerintah.
