Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah menetapkan delapan kebijakan strategis yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal pertama tahun 2025. Rangkaian kebijakan ini disusun guna memperkuat daya beli masyarakat serta mengakselerasi pemulihan ekonomi di tengah tantangan global. Pemerintah berupaya memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat serta menjaga stabilitas ekonomi dalam jangka panjang.
Di antara kebijakan utama yang akan diimplementasikan adalah penyesuaian upah minimum provinsi untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, percepatan penyaluran bantuan sosial bagi kelompok rentan, serta pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) lebih awal bagi aparatur sipil negara dan sektor swasta. Pemerintah juga merancang berbagai insentif ekonomi, seperti diskon tarif transportasi, subsidi pajak kendaraan listrik, serta keringanan pajak penghasilan bagi sektor padat karya. Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat daya beli dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain itu, pemerintah menitikberatkan pada peningkatan produksi pangan, termasuk beras, untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan dipercepat pencairannya guna memperkuat sektor usaha kecil dan menengah. Berbagai inisiatif tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil, meningkatkan konsumsi domestik, serta memberikan dorongan bagi pertumbuhan sektor industri dan jasa di seluruh Indonesia.
