Tingginya biaya logistik di Indonesia masih menjadi tantangan utama dalam pemerataan ekonomi, terutama karena kondisi geografis negara yang terdiri dari lebih dari 17.500 pulau. Ketidakseimbangan infrastruktur serta distribusi barang yang tidak merata menghambat efisiensi rantai pasok, terutama antara bagian barat dan timur Indonesia. Salah satu penyebab utama adalah waktu bongkar muat yang lama di pelabuhan utama, yang berkisar antara 4 hingga 7 hari, serta ketidakseimbangan kargo yang menyebabkan biaya operasional tinggi.
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menetapkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional guna memperkuat konektivitas logistik dengan jaringan 636 pelabuhan, termasuk 28 pelabuhan utama. Transformasi digital juga menjadi fokus dalam meningkatkan efisiensi, mengurangi duplikasi proses distribusi, serta menekan biaya operasional. Selain itu, ketimpangan distribusi muatan yang terkonsentrasi di Pulau Jawa perlu segera diatasi guna meningkatkan daya saing logistik nasional.
Selain upaya pemerintah, PT Pelindo dan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) juga menekankan pentingnya perbaikan sistem logistik nasional. Beberapa rekomendasi yang diajukan termasuk pembentukan Badan Logistik Nasional untuk mengintegrasikan kebijakan, peningkatan pendidikan bagi pelaku usaha logistik, serta kebijakan yang mendorong daya saing pelaku usaha nasional. Dengan kolaborasi antara pemerintah, operator pelabuhan, dan sektor swasta, diharapkan efisiensi logistik nasional dapat meningkat sehingga mampu menekan biaya distribusi dan memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.
