Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Togar Mangihut Simatupang, menyatakan keprihatinannya terhadap demonstrasi yang digelar oleh Aliansi Dosen di Istana Negara pada 3 Februari 2025, sebagai bentuk protes atas ketidakmampuan pemerintah membayarkan tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN sejak 2020. Togar menekankan bahwa meskipun dia mengapresiasi cara yang dipilih para dosen untuk menyuarakan aspirasi mereka, seharusnya ada pendekatan yang lebih konstruktif dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Menurutnya, persoalan tukin adalah isu bersama yang harus diselesaikan dengan cara yang lebih terstruktur dan sesuai dengan ketentuan.
Kemendiktisaintek mengimbau agar dosen ASN menyampaikan aspirasi mereka melalui jalur formal dan hierarkis yang tersedia, tetap mengedepankan sikap objektif dan mematuhi peraturan yang ada. Togar juga mengingatkan bahwa perjuangan terkait tunjangan kinerja harus diimbangi dengan pemahaman terhadap batasan dan peluang yang ada, serta ruang perbaikan yang masih dapat diperjuangkan. Beberapa masalah lain, seperti peningkatan anggaran pendidikan tinggi, gaji pokok dosen, serta tunjangan fungsional dan profesi, juga perlu mendapat perhatian yang serius.
Di sisi lain, Ketua Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek Seluruh Indonesia (Adaksi), Anggun Gunawan, menyampaikan ketidakpuasan mereka terhadap ketimpangan tunjangan yang diterima dosen di kementerian lain, yang sudah menikmati tukin sejak 2012. Adaksi menuntut agar hak mereka yang tertunda selama lima tahun dapat segera dipenuhi, dan menjelaskan bahwa pemerintah tidak dapat membayarkan tukin sejak 2020 hingga 2024 karena masalah alokasi anggaran dan prosedur birokrasi yang tidak dilalui. Togar menjelaskan bahwa tukin bersifat opsional dan terkait dengan pengukuran kinerja, yang harus diberikan dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan kapasitas fiskal pemerintah.
