Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) telah menetapkan anggaran sebesar Rp177,49 miliar untuk program Buy The Service (BTS) tahun 2025, yang mencakup layanan angkutan perkotaan di delapan kota. Jumlah ini mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp437,89 miliar. Penurunan anggaran ini disebabkan oleh pengurangan alokasi dana secara keseluruhan di berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kemenhub. Ernita Titis Dewi, Direktur Angkutan Jalan Ditjen Hubdat, menjelaskan bahwa dari delapan kota yang akan dilayani, enam adalah kota lama seperti Palembang, Surakarta, Makassar, Surabaya, Balikpapan, dan Banyumas, sedangkan dua lainnya, Manado dan Pontianak, merupakan kota baru yang masing-masing akan memiliki dua koridor layanan BTS.
Penurunan anggaran membuat Kemenhub harus menentukan prioritas program secara lebih selektif, termasuk koridor mana yang akan dilanjutkan atau dihentikan. Pada tahun sebelumnya, program BTS mencakup layanan di 11 kota dengan total anggaran Rp437,89 miliar. Untuk tahun 2025, anggaran akan difokuskan pada layanan di 12 koridor di kota lama dan empat koridor di kota baru. Anggaran untuk setiap kota telah ditentukan, dengan rincian seperti Palembang (Rp8,7 miliar), Surakarta (Rp27 miliar), dan Makassar (Rp17 miliar). Ernita menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas layanan yang akan dibiayai melalui skema subsidi BTS.
