Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali merespons peluang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri. Presiden kelima RI itu disebut tidak terkait dengan kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan buronan Harun Masiku. “Kita juga tidak perlu berspekulasi bahwa KPK akan memanggil Ibu Ketua Umum (Megawati). Apalagi sepanjangan pengetahuan saya sebagai DPP Partai, kasus HM (Harun Masiku) ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Ibu Ketua Umum,” kata Ketua DPP PDIP Said Abdullah melalui keterangan tertulis, hari ini.
KPK membuka peluang memanggil Megawati karena ada tanda tangan dia dan Hasto dalam surat PAW Harun. Said menilai kemungkinan itu merupakan opini di luar perkara yang ditangani Lembaga Antirasuah. PDIP berharap KPK mengusut kasus itu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Penyidik yang mengerjakannya diminta tidak bekerja sesuai dengan pesanan atau intervensi pihak manapun.
Said juga berharap KPK tidak menaruh sentimen dengan partainya dalam pengusutan kasus Harun dan Hasto. Dia meminta pengusutan perkara tidak didasari opini, melainkan fakta suap PAW yang sudah digelar dalam persidangan. Said khawatir investor balik kanan dari Indonesia jika kasus Hasto diseret ke ranah politik. Karenanya, KPK diminta menjaga profesionalitas sampai kasus itu dibawa ke persidangan.
