Kepala Center of Industry, Trade, and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, menyoroti rencana Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) untuk membentuk satuan tugas (satgas) impor baru. Menurut Andry, langkah ini menunjukkan lemahnya koordinasi lintas kementerian dalam kabinet. Ia mengkritik rencana tersebut karena dianggap tumpang tindih dengan satgas impor yang telah ada di bawah Kementerian Perdagangan melalui Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 932 Tahun 2024.
Andry menegaskan, yang seharusnya dilakukan adalah mengevaluasi efektivitas satgas impor yang ada, terutama terkait pengawasan impor ilegal, daripada membentuk yang baru. Selain itu, ia juga mengusulkan evaluasi instrumen Kementerian Perdagangan lainnya, termasuk kebijakan lartas yang dinilai sarat kepentingan tertentu dan merugikan industri domestik serta UMKM.
Andry juga mengingatkan bahwa 2025 akan menjadi tahun yang menantang bagi perdagangan global dengan memanasnya perang dagang antara AS dan Cina. Kebijakan tarif tinggi yang akan diberlakukan AS berpotensi membuat Indonesia dibanjiri produk dari Cina dan Vietnam, karena kedua negara akan mencari pasar baru akibat kehilangan akses ke pasar AS. Ia menekankan pentingnya menciptakan ekosistem industri domestik yang sehat melalui koordinasi lintas kementerian yang solid untuk menghadapi tantangan tersebut. Jika tidak, ekosistem industri dalam negeri bisa semakin terpuruk, mengakibatkan kerugian besar bagi pelaku usaha dan meningkatnya angka pengangguran di Indonesia.
