Wacana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara kembali mencuat di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Hashim Djojohadikusumo, kementerian ini akan difokuskan untuk memperbaiki sistem penerimaan negara, termasuk pajak, cukai, serta mengatasi kebocoran anggaran. Upaya ini bertujuan meningkatkan efisiensi pengelolaan pendapatan negara, sejalan dengan target Asta Cita Prabowo untuk meningkatkan rasio penerimaan negara hingga 23 persen dari PDB.
Hashim juga menyebut nama Anggito Abimanyu sebagai kandidat yang akan memimpin kementerian tersebut. Saat ini, Anggito menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan, namun posisinya dianggap sementara sebelum resmi diangkat sebagai Menteri Penerimaan Negara. Kementerian ini direncanakan menjadi lembaga utama yang mengawasi dan mengelola berbagai sumber pendapatan negara, termasuk royalti dari sektor pertambangan.
Rencana ini pertama kali diusulkan pada masa kampanye, namun sempat meredup setelah pengumuman Kabinet Merah Putih yang tidak mencantumkan posisi Menteri Penerimaan Negara. Meski demikian, sinyal pembentukan kementerian ini kembali mencuat, menegaskan komitmen Prabowo dan pemerintahannya untuk memperbaiki sistem keuangan dan meningkatkan pendapatan negara secara strategis.
