Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa penanggulangan tuberkulosis (TBC) menjadi prioritas nasional, mengingat Indonesia memiliki prevalensi kasus TBC tertinggi kedua di dunia setelah India, dengan 1 juta kasus baru setiap tahunnya. Dalam acara Diseminasi Memo Kebijakan TBC 2024-2029, Budi menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat eliminasi TBC pada tahun 2030. Memo ini disusun oleh Stop TB Partnership Indonesia (STPI) bersama berbagai pemangku kepentingan untuk menghadapi tantangan besar dalam penanganan TBC.
Memo kebijakan tersebut mengidentifikasi empat tantangan utama, yaitu keterbatasan akses pengobatan, kapasitas tenaga kesehatan yang belum merata, integrasi sistem informasi yang kurang optimal, dan pembiayaan yang belum memadai. Rekomendasi yang diusulkan meliputi penguatan kolaborasi lintas sektor, pengintegrasian kebijakan TBC dengan pelayanan kesehatan lainnya, serta peningkatan layanan bagi komunitas rentan. Menteri Koordinator PMK Pratikno menambahkan bahwa dengan semangat gotong royong yang sama seperti saat penanganan Covid-19, Indonesia optimistis dapat mengatasi krisis TBC.
Ketua Yayasan Stop TB Partnership Indonesia, Nurul Nadia Luntungan, menyebutkan bahwa pemerintahan baru menjadi peluang strategis untuk memperkuat komitmen dalam eliminasi TBC. Ia mengajak seluruh pihak untuk terus mengawal upaya ini, mewujudkan visi eliminasi TBC pada tahun 2030 melalui gotong royong dan sinergi nasional. Dengan pendekatan komprehensif, ia yakin Indonesia mampu menghadapi tantangan ini dan mencapai target yang telah ditetapkan.
