Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin sebagai Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) memimpin Rapat KPRBN. Dalam arahannya, Ma’ruf meminta Kementerian/Lembaga untuk terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi terkait pelaksanaan reformasi birokrasi. Dalam agenda yang digelar di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (7/10), Ma’ruf meminta instansi terkait melakukan optimalisasi pemetaan dan perencanaan jangka panjang untuk mencapai target reformasi birokrasi. Tak kalah penting, evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik, khususnya yang terkait isu prioritas, pun menjadi sorotan.
Dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik, Ma’ruf menginstruksikan Kementerian/Lembaga terkait untuk mempercepat integrasi digital dan transformasi layanan publik melalui peresmian MPP Digital, optimalisasi Identitas Kependudukan Digital, serta penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
Ma’ruf mengungkapkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, seluruh instansi pemerintah telah melaksanakan Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2023, 34 Provinsi dan 270 Kabupaten/Kota mendapat predikat RB Kategori B ke atas. Penyederhanaan birokrasi juga telah dilaksanakan dengan baik di tingkat pusat dan daerah. Reformasi birokrasi tematik pun telah menunjukkan dampaknya pada penurunan kemiskinan, peningkatan investasi, dan penggunaan produk dalam negeri, serta penurunan inflasi. Pengintegrasian layanan melalui pembangunan MPP dan MPP Digital pun terbukti mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan publik.
