Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan pegawai honorer di daerah banyak diisi oleh tim sukses pejabat yang memenangkan Pilkada. Hal ini yang membuat porsinya gemuk dan menghabiskan banyak anggaran. Menurut Tito, masih banyak daerah yang merekrut tenaga honorer bukan berdasarkan keahlian atau kebutuhan, tapi rekomendasi pejabat yang terpilih. Akibatnya, daerah tersebut tak bisa maju dan hanya mengandalkan transfer dari pemerintah pusat saja. Sebab, SDM nya tak berkualitas sehingga tak bisa menghasilkan pemasukan secara mandiri.
Tito menjelaskan saat pejabat yang membawa timses berakhir masa kerjanya, pegawainya tidak ikut dibawa. Alhasil terjadi penumpukan dengan gerombolan yang baru. Karenanya, Tito berencana untuk mengatur porsi honorer di setiap pemda. Tujuannya, untuk mengurangi anggaran pemda yang paling besar untuk belanja pegawai sehingga transfer dari pusat betul-betul memberi manfaat bagi warganya. “Kalau pendapat saya perlu diatur. Nanti harus dibicarakan, tiap daerah butuhnya beda. Itu harus dibicarakan supaya nyetop ini,” pungkas Tito.
