Muhammadiyah telah resmi memutuskan menerima izin usaha pertambangan untuk ormas keagamaan yang diberikan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). PP Muhammadiyah pun menunjuk pengurusnya yang juga Menko PMK, Muhadjir Effendy sebagai ketua tim pengelola tambang organisasi tersebut.
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir menyatakan organisasinya akan mengelola tambang yang mendukung kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup. Dia mengatakan Muhammadiyah melihat tambang sebagai salah satu sumber daya alam yang harus dikelola di bumi ini, seperti halnya hutan, perkebunan, perikanan, dan lain sebagainya.
Haedar mengatakan tim pengelola tambang PP Muhammadiyah yang diketuai Muhadjir Effendy bakal bertugas menyusun acuan misi mereka untuk pertambangan prolingkungan hidup tersebut. Haedar menyadari menciptakan pengelolaan tambang yang prolingkungan dan kesejahteraan bukan hal mudah. Maka dari itu, ini bakal jadi tantangan bagi Muhammadiyah yang selama ini telah terjun ke dunia usaha kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi-bisnis, termasuk perhotelan. Haedar menyatakan Muhammadiyah juga siap mengembalikan izin usaha pertambangan kepada pemerintah jika pada pelaksanaannya pengelolaan tambang lebih banyak menimbulkan kerusakan.
