Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MenKopUKM) Teten Masduki sepakat terhadap wacana pemindahan pintu masuk produk impor ke wilayah Indonesia bagian timur. Teten mengatakan mendukung upaya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk memberantas peredaran produk impor ilegal yang mengancam UMKM. “Saya dukung Pak Mendag, penyelundupan itu rumit dan kita memang harus ada [Satgas],” ujar Teten saat ditemui di Smesco, Rabu (24/7/2024). Dia pun sepakat dengan wacana memindahkan pintu masuk impor barang konsumsi ke wilayah Indonesia timur seperti Papua dan Sulawesi. Menurutnya, dengan memindahkan pintu masuk ke tempat yang lebih jauh menjadi upaya melindungi UMKM dengan kebijakan nontarif.
Lokasi pintu masuk yang lebih jauh dapat menambah ongkos kirim produk impor untuk sampai ke konsumen yang kebanyakan di wilayah Indonesia bagian barat seperti Jawa dan Sumatera. Dengan begitu, harga produk impor tidak akan begitu murah dan produk lokal dapat berdaya saing. Namun, Teten menegaskan, pemindahan lokasi pintu masuk impor di wilayah Indonesia timur baiknya hanya untuk produk jadi atau consumer goods, alias bukan untuk impor bahan baku industri. “Semua negara terapkan tarif dan nontarif, kalau kita yang nontarif, salah sautnya pindahin tempat masuknya barang impor, taro paling laur dari indonesia kan,” jelasnya.
Pemerintah kembali merancang ulang pintu masuk barang impor ke Tanah Air. Terbaru, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengkaji kemungkinan pemindahan pintu masuk untuk tujuh komoditas impor ke Indonesia Timur. Rencana ini selanjutnya akan diusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas (ratas). Tujuh komoditas itu yakni tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengusulkan pintu masuk tujuh komoditas impor ini dipindah ke luar Pulau Jawa tepatnya ke Pelabuhan Sorong, Papua Barat dan Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara. Pindahnya pintu masuk sejumlah komoditas impor ke luar Pulau Jawa juga memberikan dampak positif terhadap industri pelayaran nasional. Apalagi, kata Agus, Indonesia saat ini menerapkan asas cabotage di mana kegiatan angkatan laut dalam negeri harus dilakukan oleh perusahaan angkutan laut domestik.
