Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto membantah keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub). Awalnya, dia menjelaskan alasan dirinya tak menghadiri panggilan pemeriksaan dari KPK pada Jumat (19/7.2024). Dia mengaku, baru mengetahui adanya surat panggilan dari penyidik KPK tersebut. “Saya sendiri baru tahu (Jumat) pagi hari, suratnya sudah seminggu katanya, tapi saat itu saya sedang tugas di Yogya, diterima oleh driver kami, dan kemudian tidak ada laporan, sehingga saya tidak tahu,” ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Sabtu (21/7/2024).
Hasto pun meminta maaf lantaran tidak dapat hadir dalam pemeriksaan tersebut. Dia mengatakan, sedang memimpin rapat pilkada sehingga tak hadir dalam pemeriksaan KPK. “Maka kemarin kami mohon maaf betul, bahwa kami tidak bisa menghadiri, karena kemarin saya memimpin rapat pilkada,” katanya. Hasto menegaskan dirinya tidak ada kaitan dengan kasus DJKA Kemenhub. Dia juga tak menampik pernah bekerja di BUMN sebagai konsultan. Meski begitu, Hasto belum mengubah status di kartu tanda penduduk (KTP) sebagai konsultan.
Menurut Hasto, dari informasi yang didapatkannya, panggilan itu dikaitkan dengan Pilpres 2019. Saat itu, Hasto menjadi Sekretaris Tim Pemenangan. “Karena terkait ada yang memberikan bantuan dan kemudian disinyalir bantuan tersebut apakah ini masih didalami oleh KPK, ada kaitannya dengan persoalan korupsi tersebut,” ucapnya. Hasto memastikan dirinya akan memenuhi panggilan KPK berikutnya. Dia meminta untuk menunggu hasil pemeriksaan. “Kami akan hadir, karena kami sejak awal punya komitmen yang sangat besar, terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi,” ucap Hasto.
