Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah telah menyetujui pembangunan smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di Papua. Hal itu merupakan bagian dari negosiasi perpanjangan kontrak izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PTFI hingga 2061. Selain itu, kata Bahlil, dengan smelter di Papua, masyarakat Papua bisa merasa ada manfaat dari konsentrat yang berasal dari daerahnya.
Bahlil menambahkan tidak adil jika pemerintah tidak memperpanjang kontrak IUPK kepada PTFI. Pasalnya, Freeport sudah memenuhi syarat, termasuk membangun smelter di Gresik, Jawa Timur. Di tambah lagi, pemerintah akan mendapatkan tambahan 10 persen saham Freeport menjadi 61 persen. “Rasa-rasanya sih agak kurang adil kalau tidak kita memberikan perpanjangan tambahan, karena sudah bangun smelter di Gresik dan kita akan mendapatkan lagi saham tambah 10 persen,” katanya.
