WAKIL Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mengingatkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yang terlibat dalam pengelolaan tambang agar waspada terhadap konglomerat yang mencoba memasuki sektor tersebut. Ia menyoroti risiko ormas keagamaan dijadikan alat oleh pelaku usaha besar yang sebenarnya ingin menguasai sektor pertambangan namun tidak bisa secara langsung.
Eddy menekankan pentingnya mitigasi terhadap dampak negatif dari kebijakan ini, sehingga pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan dapat memiliki citra yang positif. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN ini juga mendorong agar ormas keagamaan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan tambang sebagai upaya kolaboratif. “Perlu ada regulasi dan pengawasan yang ketat, transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemberian izin, serta partisipasi masyarakat yang akan menilai apakah pengelolaan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat luas,” jelas Eddy.
