Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan pemerintah sebaiknya menyerahkan keputusan harga BBM nonsubsidi kepada Pertamina agar sesuai harga keekonomian. Hal ini akan menguntungkan pemerintah lantaran tidak perlu lagi membayar kompensasi saat BBM nonsubsidi berada di bawah harga keekonomian. Namun, Fahmi menyampaikan agar pemerintah jangan menaikan harga BBM subsidi pada Juli 2024. Hal ini karena rata-rata harga minyak dunia saat ini masih lebih rendah dari Indonesia Crude Price (ICP) yang ditetapkan dalam APBN.
Fahmy menyebut kenaikan harga BBM subsidi akan memicu inflasi yang menyebabkan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Kondisi ini akan berdampak besar dalam menurunkan daya beli masyarakat. Di tengah pelemahan rupiah yang berlanjut, Fahmy menilai melambungnya inflasi akan memperburuk perekonomian Indonesia. Fahmy menyebut hal ini bahkan berpotensi menyulut krisis ekonomi lantaran terjadinya pelemahan rupiah terhadap dolar AS dan disertai inflasi yang meroket.
Fahmy mendorong pemerintah harus tetap menahan harga BBM subsidi hingga Desember 2024. Fahmy menyebut kenaikan harga BBM subsidi saat ini akan berdampak besar bagi pemerintahan Prabowo Subianto. “Kalau pemerintahan Jokowi nekat menaikkan harga BBM subsidi pada Juli 2024, tidak diragukan lagi kenaikan harga BBM subsidi itu akan menjadi beban bagi pemerintahan presiden terpilih, Prabowo Subianto,” kata Fahmy.
