Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menyarankan agar pemerintah memberi penjelasan lengkap soal Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Hal itu supaya tidak terus menimbulkan polemik dan penolakan, terutama dari kalangan pekerja swasta dan mandiri. Menurutnya ada beberapa isu penting yang harus dikelola oleh pemerintah terkait dengan Tapera. Joko yakin jika penjelasannya lebih lengkap soal Tapera, maka masyarakat akan memahami manfaat dari program pemerintah tersebut.
Backlog memiliki arti krisis kebutuhan akan kepemilikan rumah. Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), backlog adalah kondisi belum terpenuhinya jumlah unit perumahan yang dibutuhkan pada suatu kawasan atau wilayah tertentu. Ditilik dari sektor properti, backlog perumahan artinya kondisi kesenjangan antara total hunian terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ini termasuk juga angka rumah yang tidak layak huni.
Angka backlog digunakan untuk mengukur kebutuhan rumah yang dihitung dengan angka persentase rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dan yang menempati bukan rumah sendiri, tetapi memiliki rumah di tempat lain. Joko juga menyarankan agar pemerintah mencari jalan lain untk mengejar kekurangan kebutuhan perumahan bagi masyarakat. Dia memprediksi jika tidak ada terobosan untuk meningkatkan subsidi kepemilikan rumah yang saat ini hanya 0,4 dari APBN, maka baglock akan semakin besar.
