Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP menolak wacana amendemen UUD 1945 untuk mengembalikan pemilihan presiden (Pilpres) lewat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengungkap amanat Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri yang menegaskan pemilu dilaksanakan secara langsung.
Menurutnya wacana untuk mengamandemen UUD perlu dikaji ulang, serta kembali melihat sejarah kelahiran Republik Indonesia dan sistem demokrasi yang dianut. “Sehingga jangan tergesa-gesa mengambil suatu keputusan. Jadi tesa, antitesa harus connect, dan harus sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh para pendiri bangsa kita,” katanya.
Wacana untuk merevisi atau mengamandemen UUD 45 menguat seiring safari para pimpinan MPR ke para politikus senior. Dipimpin Bambang Soesatyo, MPR telah bertemu Susilo Bambang Yudhoyono, Amien Rais, Surya Paloh, hingga Jusuf Kalla. “Jadi sekarang kalau mau dikembalikan dipilih MPR, mengapa tidak? MPR kan orangnya berpikir, punya pertimbangan,” ucap Amien Rais usai bertemu Bamsoet.
