Menyadari bahwa “pekerjaan pembangunan bangsa sebagai pekerjaan pendidikan” maka para pendiri bangsa Indonesia dengan kemajemukan multidimensi telah meneguhkan “Bhinneka Tunggal Ika” sebagai semboyan bangsa. Dengan semboyan itu para pendiri bangsa dalam Sidang BPUPKI, Juli 1945, bersepakat adanya “kebijakan pendidikan nasional berbasis kemajemukan bangsa Indonesia” sebagaimana tersurat dan tersirat dalam UUD 1945, Pasal 31 dan 32, Bab XIII, Tentang Pendidikan dan Kebudayaan.
Namun, dalam dinamika perjalanan sejarah, pemerintah dengan pertimbangan untuk kepentingan “standardisasi” seringkali mengabaikan realita kemajemukan. Bahkan ada kecenderungan mengeluarkan berbagai kebijakan yang mengarah ke “penyeragaman”, sehingga makna pendidikan nasional “menyempit” hanya sebatas teknis ihwal persekolahan, dan kurang mendukung pekerjaan pembangunan bangsa.
Mengacu pada “Sembilan Agenda Prioritas” (Nawa Cita) Jokowi-JK, maka kebijakan pendidikan nasional berbasis kemajemukan bangsa perlu dikaji ulang secara mendasar dan mendalam, dan dicari konsep pendidikan yang aplikatif. Dengan demikian kebijakan pen-didikan nasional berbasis kemajemukan bangsa (yang dikenal dengan istilah “pendidikan multikultural”) bisa dijadikan kaidah program dan metode untuk menangani problematika sosial, kultural, ekonomi, politik dan agama sebagai wujud upaya nyata membangun ketahanan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam gerak globalisasi yang terus berlangsung.
Untuk itu, Prof. Dr. A. Malik Fadjar, Anggota Wantimpres Bidang Kesra dan Politik, beserta Tim Kajian “Kemajemukan Bangsa sebagai Basis Kebijakan Pendidikan Nasional”, yang terdiri dari Prof. Dr. Azyumardi Azra, sebagai Ketua Tim Kajian; Bapak Maksum Isa, Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden/Penanggung Jawab Tim Kajian; Dr. Riefqi Muna, Sekretaris Tim Kajian, Drs. Kamarullah Halim, Kepala Biro Data dan Informasi/Anggota Tim Kajian, Drs. Untung Widodo, Kepala Bagian Kesra/Anggota Tim Kajian mengadakan rapat bertema “Sejarah Pertumbuhan Kemajemukan Bangsa dan Aktualisasinya dalam Pembangunan Sistem Pendidikan Nasional” yang dihadiri oleh beberapa narasumber yaitu Prof. Dr. Meutia Hatta Swasono, Guru Besar Antropologi UI; Prof. Dr. Ki. Supriyoko, Ketua Pendidikan dan Kebudayaan, Majelis Luhur Taman Siswa Yogyakarta; Prof. Zamroni. Ph. D., Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta; dan Pdt. Prof. Jan Sihar Aritonang, Ph.D., Guru Besar STT Jakarta, bertempat di Kantor Wantimpres Jakarta, pada hari Selasa, 19 Juli 2016.
Dari diskusi tersebut diperoleh banyak pemikiran dan pandangan dari para narasumber terutama mengenai sejarah kemajemukan bangsa dan pentingnya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam membangun ke-Indonesia-an, bagaimana peranan lembaga keagamaan, dan lembaga pendidikan dalam pengelolaan kemajemukan, bagaimana menumbuhkan rasa menghargai
perbedaan agama dan budaya serta mempersiapkan dan mendorong para siswa untuk menjadi warga negara dan masyarakat yang toleran dan berjiwa multikultural. (MEL)
