Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

Peran Balai Pustaka dalam Bidang Pendidikan dan Kesusastraan

Balai Pustaka berdiri sejak tanggal 14 September 1908 oleh pemerintah Hindia Belanda, untuk mengakomodir niat politik etis dan untuk meredam tulisan yang tidak sesuai dengan kebijakan dari Hindia Belanda, dengan nama komisi bacaan rakyat. Pada tahun 1917 berubah menjadi Balai Poestaka, pada masa pendudukan Jepang kembali mengalami perubahan nama menjadi Gunseikanbu Kokumin Tosyokyoku namun fungsinya kurang lebih sama yaitu mengumpulkan tulisan dari para sastrawan kemudian menerbitkan dan menyebarkannya kembali. Tahun 1945 kembali menjadi Balai Pustaka (BP), dan segera mendapatkan arahan Presiden Ir. Soekarno untuk membangun 2.600 unit taman bacaan dalam rangka memberantas buta huruf, dan mulai difungsikan menjadi mitra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menyediakan buku sekolah. BP merupakan penyedia utama buku sekolah yang dipakai sebagai rujukan buku bagi seluruh sekolah di Indonesia, dengan standar yang sama. Hal ini berbeda dengan kondisi saat ini. Setelah PP 66 Tahun 1996 tentang “Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka” terbit peran BP bisa dibilang terpinggirkan. Bagaimana BP dapat lebih berperan demi kepen-tingan masyarakat luas, Tim Warta Wantimpres, Fikroh Amali Fahmi Addiani, S.T., Andhi Ilham Permana, S.H., dan Agita Rindu Daddinda S.E., berkesempatan melakukan wawancara kepada Dr. Meutia Hatta Swasono, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Periode 2010-2014 yang juga merupakan seorang praktisi pendidikan.

Bagaimana pandangan dan pendapat ibu terkait dengan peranan BP dalam dunia pendidikan di Indonesia dan termasuk untuk membangkitkan kembali kesusastraan di Indonesia?
Saya senang sekali persoalan mengenai BP diangkat kembali, karena bagi saya BP bukan sekedar suatu penerbit, namun juga mempersatukan bangsa, kedua BP memberikan suatu mindset yang sama, pandangan yang sama tentang bagaimana mendidik anak–anak Indonesia, agar dapat mencintai bangsa dan tanah air, serta kebudayaannya. Ayah saya sendiri merupakan kolektor buku, dan beliau memiliki perpustakaan kecil yang di salah satu ruangan kantornya, dalam perpustakaan ini ada satu sudut, yang khusus menyediakan bacaan anak–anak dan remaja terbitan dari BP, saya sering sekali berada di tempat ini. Buku–buku cerita anak tentang legenda rakyat Indonesia selalu sesuai untuk diceritakan kembali dari generasi ke generasi, dan perlu diambil tamsilnya. Bagaimana mencintai Indonesia dengan persamaan, dalam arti Indonesia ini berharga. Kearifan lokal, cara menanam padi, mengambil sagu, kehidupan nelayan serta persahabatan keluar dalam cerita–cerita yang secara tidak langsung dapat menanamkan kearifan lokal kepada anak–anak. Ketiga, buku terbitan BP dapat digunakan sebagai buku–buku wajib bagi anak Indonesia, seperti penerapan Pancasila dan UUD 1945 di dalam kehidupan sehari–hari, juga norma budaya, baik yang dulu maupun dengan cara sekarang karena zaman selalu berubah. BP juga dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi untuk mencintai tanah air, BP tidak bisa dilepas dan disamakan sebagaimana dengan penerbit lain, menurut pandangan saya, BP harus ditunjang oleh pemerintah untuk mempersatukan anak–anak. Karena porsi swasta lebih dititikberatkan pada mengejar keuntungan, yang dapat dibuktikan, banyak buku untuk anak – anak, baik itu buku cerita bahkan buku pelajaran yang harus ditarik kembali karena memuat konten pornografi. Ini merupakan suatu tantangan bagi pemerintah untuk tetap waspada.

Dengan kondisi BP yang sebagai sebuah Perusahaan sudah tidak menguntungkan lagi bagi negara, apakah BP perlu untuk diselamatkan?
Perlu sekali, BP menyimpan kekayaan sastra yang bahkan masyarakat di negara tetangga saja sangat menghargai. Banyak sekali sastrawan Indonesia seperti Marah Rusli, Sutan Takdir Alisyahbana, penyair Chairil Anwar yang karyanya diterbitkan oleh BP dan hingga saat ini karya-karya tersebut sangat dicintai di Malaysia. Bahkan pengetahuan mereka tentang sastra lama Indonesia lebih dari saya. Saya pernah menjumpai beberapa benda peninggalan nenek moyang kita, ternyata dipajang di museum Malaysia, yang seharusnya ada di museum kita. Ini miris sekali, pemerintah harus mau memberikan anggaran yang besar untuk kementerian kebudayaan, agar mereka dapat mencari dan melestarikan apa-apa saja kekayaan negara ini dan melestarikannya. Ini adalah pekerjaan rumah dari pemerintah, siapapun pemerintah yang berkuasa.

Dalam rangka menyambut ulang tahun dari BP yg ke 100 pada tanggal 22 September 2017 apakah ada pesan dan kesan ibu sebagai salah satu praktisi pendidikan terkait dengan hal ini?

Saya tumbuh dan berkembang dikelilingi oleh buku terbitan dari BP, baik buku sekolah, buku cerita anak-anak maupun buku sample terbitan BP yang dibawa oleh ayah saya pulang ke rumah, karena beliau merupakan kolektor buku. Banyak sekali novel terbitan BP yang menceritakan bagaimana para pejuang kita, yang untuk mencapai kemerdekaan negara harus rela di buang ke Boven Digoel, tidak hanya ayah saya, banyak pejuang kita yang dibuang ke sana. Kisah seperti ini dapat menimbulkan rasa cinta dan bangga akan tanah air, BP bisa mempersatukan negeri ini lewat buku, lewat internet. BP harus meningkatkan kualitasnya dan menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman. Saya rasa, BP mau tidak mau harus merevitalisasi diri, harus mengikuti perkembangan zaman. Buku–buku yang ada perlu didigitalisasikan, bergerak dalam lingkup dimana penerbit swasta tidak ingin masuk kedalam ranah itu.

Namun ini juga membutuhkan peran dari Pemerintah, perlu ada mekanisme dimana BP tidak dilepas begitu saja, disamakan dengan Perusahaan lain. BP lebih banyak dipimpin oleh penulis, karena mereka harus mengetahui apakah konten buku sudah layak edar di pasaran atau belum, namun kekurangan dari ini adalah pimpinan BP pasti akan tergerus dengan penerbitan swasta yang pemimpinnya mengetahui bagaimana mekanisme pasar dijalankan dan mencari profit. BP mempunyai intangible value yang perlu dihargai dan tidak bisa dibandingkan dengan angka keuntungan semata. Menurut saya melalui buku–bukunya BP dapat menjadi duta pemersatu bangsa, dan lebih memperkenalkan anak–anak Indonesia apa arti pancasila dan makna cinta pada tanah air, sehingga mereka tidak masuk dalam paham–paham radikal yang tengah berkembang di masyarakat.

Masih ada kaitannya dengan dunia pendidikan, terkait dengan wacana pemerintah untuk menerapkan sistem fullday school bagi siswa tingkat SD s.d. SLTA. Apakah saat ini Indonesia telah siap untuk itu, baik dari sisi fasilitas dan kesiapan dari guru maupun muridnya sendiri.
Saya pribadi sebenarnya tidak setuju, kebijakan ini saya rasa tidak dipikirkan secara matang dan seperti hanya mengambil model keluarga yang ada di Jakarta saja, dengan kondisi kedua orangtua yang harus bekerja, untuk menghindari anak–anak sendirian di rumah dibuatlah kebijakan ini. Padahal sesungguhnya Indonesia ini beragam, baik kondisi geografisnya, fasilitasnya bahkan kesiapan guru dan murid. Tengok saja Banda Naira, di sana jangankan anak-anaknya, yang dewasa saja menghindari bekerja hingga penuh hari alasannya karena udara disana luar biasa panas. Kita juga perlu akui bahwa fasilitas untuk mendukung kebijakan itu belum disiapkan, gedung sekolah dengan berbagai macam fasilitas penunjang. Toh sebetulnya, hal yang penting itu sebenarnya adalah bagaimana membuat agar murid dapat bersekolah dengan aman dan nyaman. Aman untuk menuju ke sekolah, misalnya harus naik mobil, mobilnya aman dan nyaman, yang naik kapal begitu juga. Dan juga lingkungan belajar dan mengajarnya harus mendukung rasa aman dan nyaman para siswa ini. (ARD)

Search