SIARAN PERS DISKUSI TERBATAS INDONESIA EMAS
YANG MAJU, BERDAYA SAING, ADIL, DAN SEJAHTERA

Jakarta, 2 Oktober 2019

  1. Wantimpres mengadakan diskusi terbatas dengan mengundang narasumber yang kompeten dan berusia muda untuk membahas tentang arah dan cara mencapai tujuan “Indonesia Emas” yang maju, berdaya saing, adil, dan sejahtera, seperti yang tertera dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 cita-cita kemerdekaan dahulu.
  2. Tahun 2045 merupakan tahun Indonesia Emas, dimana Indonesia akan mencapai usianya ke-100 sekaligus mendapatkan bonus demografi. Pada masa sekarang hingga memasuki era tersebut, Indonesia menghadapi persimpangan jalan sebagai bangsa yang besar dimana pilihan-pilihan pembangunan yang diambil akan berpengaruh besar terhadap perwujudan Indonesia Emas 2045.
  3. Kini, transformasi digital yang tengah berlangsung memiliki peran yang cukup penting dalam arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Penelusuran akan jejak transformasi digital di Indonesia memberi pemahaman bahwa pemanfaatan transformasi digital memerlukan peran SDM untuk mengontrol arahnya.
  4. Dalam konteks inilah, berbagai masukan diperlukan agar upaya Wantimpres untuk memberikan gambaran mengenai respons yang tepat dalam menghadapi tantangan Revolusi Industri 4.0. dapat dirumuskan secara komprehensif. Kegiatan Diskusi Terbatas ini mengundang seluruh pemangku kepentingan, antara lain 7 orang narasumber dan 102 orang peserta dari unsur eksekutif pemerintah, Budayawan, aktivis pemuda (OKP), swasta/pelaku E-Commerce, dan kalangan akademisi.

 

 

 

SIARAN PERS DISKUSI TERBATAS PERAN DAN PERKEMBANGAN EKONOMI BERBASIS DIGITAL DI INDONESIA

Hotel Pullman Jakarta, 22 Agustus 2019

  1. Wantimpres menaruh perhatian serius terhadap perkembangan ekonomi digital di tanah air, karenanya serangkaian kegiatan diadakan dengan menghadirkan para pakar dalam diskusi terbatas mengenai Peran dan Perkembangan Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia.
  2. Saat ini, ekonomi berbasis digital berkembang pesat, baik di dunia maupun di Indonesia. Perkembangan itu menimbulkan isu-isu penting, seperti sengketa ojek daring versus ojek tradisional, persoalan online retail versus offline retail, on-demand services, dan keamanan data pribadi.
  3. Perkembangan ekonomi berbasis digital di Indonesia semakin pesat, mulai dari e-commerce, financial technology, sampai on-demand services. Perkembangan transformasi digital tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga meningkat secara global, seperti yang terjadi di Australia, Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Republik Rakyat Tiongkok, dan India. Selain itu, arah perkembangan teknologi dan ekonomi berbasis digital, termasuk proyeksi jenis-jenis pekerjaan pada masa depan, perlu diperhitungkan.
  4. Berbagai masukan diharapkan dapat memperkaya khasanah tentang ikhtiar membangun Indonesia yang lebih unggul di era digital, sekaligus menjadi bahan rujukan bagi semua pihak yang ingin mempelajari transformasi ekonomi berbasis digital di Indonesia.
  5. Dalam konteks inilah, kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya Wantimpres memberikan gambaran utuh tentang peran dan perkembangan ekonomi berbasis digital di Indonesia. Kegiatan Diskusi Terbatas ini mengundang seluruh pemangku kepentingan, antara lain 11 orang narasumber dan 116 orang peserta dari unsur eksekutif pemerintah, swasta/pelaku E-Commerce, NGO dan kalangan akademisi.

 

 

SIARAN PERS MEMBUMIKAN PANCASILA, MERAWAT KEMERDEKAAN

Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Ibu Sri Adiningsih, memberikan sambutan dalam pembukaan Seminar Dewan Pertimbangan Presiden tentang Pancasila dan Kebhinnekaan, di Balai Senat UGM Yogyakarta, tanggal 6 November 2017

Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Ibu Sri Adiningsih, memberikan sambutan dalam pembukaan Seminar Dewan Pertimbangan Presiden tentang Pancasila dan Kebhinnekaan, di Balai Senat UGM Yogyakarta, tanggal 6 November 2017

  1. Pancasila merupakan dasar negara yang yang memiliki kekuatan riil dalam mewujudkan keadilan sosial. Mengingat pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, perlu rejuvenasi, revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini peran penyelenggara negara sangat penting, urgen dan mendesak. Sudah saatnya Pancasila kembali lebih teraktualisasi dalam penyelenggaraan negara mengingat berbagai tantangan serius yang dihadapi warga, masyarakat dan negara-bangsa Indonesia.
  1. Rejuvenasi Pancasila telah menjadi upaya Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla 2014-2019. Rejuvenasi ini diarahkan sebagai upaya merekatkan persaudaraan kebangsaan serta membangun “Indonesia sebagai rumah bersama”. Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) telah mengambil upaya-upaya yang sistematis dan responsif dalam membangun rejuvenasi ini. Sistematis artinya ada upaya secara terorganisir, bertahap, dan menjangkau kelompok masyarakat yang relevan. Responsif artinya mengupayakan pelibatan dan tanggapan atas tantangan-tantangan serius kebangsaan, terutama keterbelahan masyarakat atas provokasi politisasi agama, ketidakmerataan taraf kehidupan masyarakat, wilayah-wilayah perbatasan dan terdepan Indonesia yang mempunyai situasi khas yang perlu dijawab, kondisi kelompok muda Indonesia yang terbawa arus polarisasi, kondisi masyarakat Indonesia sebagai negara kepulauan.
  1. Dalam tiga dasawarsa terakhir, Pancasila terus menghadapi berbagai tantangan ideologi-ideologi lain, khususnya yang bersifat transnasional dengan substansi politik dan agama yang dihadapi negara-bangsa Indonesia di masa kini dan mendatang. Pada saat yang sama berbagai realitas, kondisi dan tantangan yang dihadapi negara-bangsa Indonesia membuat seolah-olah tidak lagi relevan dan kondusif berbicara mengenai ideologi Pancasila. Ada proses ideologi dan gerakan transnasional yang menantang dan ingin mengganti dasar negara Pancasila tersebut yang masuk dalam beragam kategori.
  1. Pancasila tak cukup hanya diindoktrinasikan sebatas hafalan dan retorika,  namun harus melalui proses pengakaran. Hal  ini melibatkan tiga dimensi ideologis: keyakinan (mitos), penalaran (logos), dan kejuangan (etos). Negara ini terbukti bertahan selama 72 tahun karena kita memiliki Pancasila, pendiri bangsa secara bijak menyepakati Pancasila sebagai dasar negara, yaitu negara kebangsaan, negara berketuhanan, negara yang pro-keberagaman.
  1. Dewan Pertimbangan Presiden telah melakukan beberapa kajian tentang Pancasila yang menghasilkan rekomendasi diantaranya semakin mendesaknya pewarisan dan pelestarian nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda bangsa. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Dewan Pertimbangan Presiden memandang perlu untuk melakukan Seminar dengan tema Pancasila dan Kebhinnekaan dengan berbagai kelompok-kelompok. Maksud dari penyelenggaraan Seminar tersebut adalah untuk 1). mengidentifikasi berbagai permasalahan struktural berbagai tantangan pengejawantahan nilai-nilai ideologis Pancasila; 2) menghimpun berbagai pemikiran serta prakarsa-prakarsa lokal yang memperkuat kebhinnekaan dan kebangsaan; 3) memformulasikan langkah-langkah strategis implementasi ideologi Pancasila yang bertujuan diperolehnya pemikiran-pemikiran yang konstruktif dari para narasumber terkait pewujudan Pancasila sebagai ideologi ke khalayak sebagai upaya penguatan positif terhadap kearifan lokal dan prakarsa khas warga bangsa yang merupakan penghadiran Pancasila itu sendiri serta isu-isu strategis penguatan kebhinnekaan dan kebangsaan.