[Dikey] Distas MYK - DSC07319

Pengadaan Alutsista TNI yang Transparan, Akuntabel, dan Berorientasi pada Penguatan Industri Pertahanan

Pengadaan Alutsista yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada penguatan industri pertahanan diperlukan dalam rangka pembangunan pertahanan, termasuk pemeliharaan maupun perbaikan menuju proses untuk terwujudnya kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Force/MEF), diharapkan terjadi pada Tahun 2024. Selain itu, hal ini penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan terpercaya sebagai salah satu agenda prioritas RPJMN 2015-2019. Kebutuhan Alutsista akan terus …

[Meli] Pertas AMF 22 Feb - DSC06387

Revitalisasi dan Revalidasi Pancasila untuk Menjadi Sumber Hukum dan Perundang-Undangan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Ada beberapa asumsi dan pandangan maupun keyakinan bahwa Pancasila merupakan “hasil kesepakatan puncak” para pendiri bangsa untuk dijadikan sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila “memiliki kemampuan mentransendensi plu-ralisme dalam pelbagai dimensinya, dan merekonsiliasi pelbagai loyalitas agama, ideologi, etnisitas, dan lain sebagainya serta membangun solidaritas nasional” (Sartono Kartodirjo, 1994). Pancasila juga telah menjadi kesepakatan …

[Herdy] Pertas 21 Feb - DSC07310

Pertemuan Terbatas Dinamika Politik dan Politik Ideologi Menuju Indonesia Emas 2045 tanggal 21 Februari 2017

Jakarta 21/02/17, Bapak Sidarto Danusubroto, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) mengadakan Pertemuan Terbatas (Pertas) tanggal 21 Februari 2017 dengan mengundang narasumber Bapak Bambang Kesowo, Sekretaris Negara periode 2001-2004; Ibu Eva Kusuma Sundari, Anggota Komisi XI DPR RI; Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, Gubernur Lemhanas; Bapak Helmi Fauzi. Dubes LBBP RI untuk Mesir dan Bapak Yudi Latif, Ketua Harian Pusat Studi Pancasila …

[Bonnik] DSC06086

Redistribusi Aset untuk Mengurangi Ketimpangan di Indonesia dengan Efektif

Dalam Sidang Kabinet Paripurna 4 Januari 2017, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan kepada para menteri dan pejabat untuk fokus pada pemerataan kesejahteraan rakyat dimana kesenjangan ekonomi dan sosial masyarakat diperkecil seminimal mungkin. Data terakhir menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia sampai dengan Maret 2016 mencapai 10,86 persen (28,01 juta jiwa), dibandingkan dengan kondisi September 2015. Hal ini menunjukkan terjadi pengurangan …