[Meli] AMF_Padang2

Kunjungan Prof. Dr. A. Malik Fadjar ke Provinsi Sumatera Barat

Dalam rangka menghimpun informasi mengenai perkembangan pendidikan, pariwisata, kehidupan beragama, sosial, tenagakerja, dan perencanaan daerah di Provinsi Sumatera, Prof. Dr. A. Malik Fadjar, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden didampingi oleh Drs. Subiyantoro, Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden, Bapak M. Maksum Isa, Sekretaris Anggota Prof. Dr. A. Malik Fadjar, beserta Tim Sekretariat Wantimpres melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 10 …

[Dikey] Kunker Rusia - DSC01529

Kunjungan kerja Anggota Wantimpres ke Moskow, Republik Federasi Rusia

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Jenderal TNI (Purn) Subagyo Hadisiswoyo dan Letjen TNI (Purn) M. Yusuf Kartanegara melaksanakan kunjungan kerja ke Moskow, Rusia, pada tanggal 8 s.d. 13 April 2017. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka mengumpulkan data dan informasi terkait hubungan bilateral antara Indonesia dengan Rusia, mekanisme dan prosedur yang berlaku dalam pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) buatan Rusia, …

[Meli] Pertas Ina Emas

Pembangunan Sosial dan Budaya Menuju Indonesia Emas 2045

Sejak meraih kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia senantiasa berkembang dan mengukuhkan kemerdekaan dengan pembangunan di berbagai bidang, salah satunya pembangunan sosial dan budaya sebagai pilar pembangunan nasional. Sepanjang 71 tahun kemerdekaannya, ada tiga capaian utama yang membuktikan eksistensi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bersatu dan berdaulat, yaitu kesatuan bangsa; penerimaan Pancasila oleh agama-agama; dan demokrasi. Kesatuan bangsa Indonesia …

[Okta] UU Tenaker DSC07081

Perubahan UU Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Tenaga Kerja

Perkembangan iklim investasi dan ketenagakerjaan di Indonesia terus memburuk setelah krisis ekonomi tahun 1997, dan pada akhirnya dibuat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 dengan semangat untuk melindungi tenaga kerja, pembahasan kebijakan pengupahan, perjanjian kontrak, dan perlindungan tenaga kerja. Pada mulanya UU ketenagakerjaan ini dibuat untuk melindungi pekerja, namun efek jangka panjang yang dirasakan justru merugikan pengusaha dan pekerja. Sehingga perlu …