Meli - HC MEGAWATI - AMF

Penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa Ibu Megawati Soekarnoputri

Bapak A. Malik Fadjar, Anggota Wantimpres, turut menghadiri acara penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa kepada Presiden Kelima Republik Indonesia Ibu Megawati Soekarnoputri dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Gelar kehormatan ini diberikan bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional pada Kamis, 8 Maret 2018 di Kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. IPDN memberikan gelar doktor kehormatan sebagai pengakuan kenegarawanan Ibu Megawati Soekarnoputri, …

Dikey - DSC02772 copy

Mengidentifikasi Potensi Konflik Sosial yang Mengancam Stabilitas Keamanan Nasional

Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai ragam suku, budaya, maupun agama. Kondisi ini memuat potensi besar yang bisa menjadi kekuatan untuk membangun bangsa. Namun di sisi lain keberagaman menjadi potensi kerawanan akibat adanya perbedaan, yang apabila tidak dapat dikelola dengan baik dapat mengganggu stabilitas keamanan dan integrasi nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, Bapak M. Yusuf Kartanegara, Anggota Dewan Pertimbangan …

Endah - DNR - SA Batam copy

Kunjungan Kerja Ketua dan Anggota Wantimpres ke Batam

Ibu Sri Adiningsih, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan Anggota Wantimpres, Bapak Sidarto Danusubroto menghadiri Batam Economic Forum 2018 di Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang mempertemukan para pejabat senior di pemerintahan, para pimpinan bisnis nasional, termasuk pebisnis dari Batam, untuk bertukar informasi strategis tentang perkembangan ekonomi Indonesia terkini, menyumbangkan dan merumuskan pemikiran-pemikiran baru guna mendongkrak perekonomian Batam dan nasional. Pengembangan …

Andhi - Audiensi SD2

Aliansi Nasional KUHP: Kaji Ulang RKUHP

Bapak Sidarto Danusubroto, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bersama Ibu Sri Adiningsih, Ketua Wantimpres menerima audiensi dari Aliansi Nasional Reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Kantor Wantimpres (23/02). Aliansi menyampaikan bahwa Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dinilai masih mengandung banyak persoalan yang perlu dikaji ulang. Beberapa hal yang perlu dikaji, diantaranya RKUHP mengancam hidup kelompok rentan, menghambat program pembangunan …