[Indri] 19-09-2017 DSC08955 - web

Seputar Kode Etik Penyiaran dan Pergaulan Antar Umat Beragama “ Berbagai Regulasi dan Kode Etik Keagamaan di Indonesia: Penyiaran, Pendirian Rumah Ibadah, Publikasi, Khotbah dan Perayaan Hari Besar Keagamaan di Indonesia”

Prof. H.A. Mukti Ali, Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan I (1972 – 1977) boleh dikatakan yang mengawali sekaligus meletakan dasar pemikiran, dan pandangan tentang “Kerukunan Hidup Umat Beragama”. Menurutnya, “Kerukunan hidup umat beragama adalah suatu kondisi sosial dimana semua golongan agama bisa hidup bersama-sama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melakukan kewajiban agama-nya. Masing-masing hidup sebagai pemeluk agama yang baik …

[PU] DSC08737 - web

Kunjungan Kerja Bapak A. Malik Fadjar ke Ambon, Provinsi Maluku

Dalam rangka menghimpun informasi mengenai perkembangan pendidikan, pariwisata, kehidupan beragama, sosial, tenaga kerja, dan perencanaan daerah di Provinsi Maluku, Ambon, Bapak A. Malik Fadjar, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden didampingi oleh Bapak Subiyantoro, Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden, Bapak M. Maksum Isa, Sekretaris Anggota Bapak A. Malik Fadjar, beserta unsur Sekretariat Wantimpres melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku pada tanggal 13 s.d. …

[Dikey] Rapat Kajian dengan Narsum - KaLEmsaneg - web

Memperkuat Keamanan Siber guna mendukung Pertahanan Negara

Dinamika perkembangan dunia siber sangat pesat di lingkungan strategis di era globalisasi saat ini. Oleh karena itu, keamanan siber sangat diperlukan untuk melindungi data dan informasi yang tersebar terutama data yang bersifat rahasia. Siber diharapkan dapat mensejahterakan rakyat, tetapi saat ini telah terjadi berbagai pembobolan data. Serangan siber merupakan salah satu bentuk ancaman nonmiliter yang perlu diwaspadai. Atas dasar tersebut, …

[Gita] Wawancara -IMG-20170913-WA0012[1] - web

Peran Balai Pustaka dalam Bidang Pendidikan dan Kesusastraan

Balai Pustaka berdiri sejak tanggal 14 September 1908 oleh pemerintah Hindia Belanda, untuk mengakomodir niat politik etis dan untuk meredam tulisan yang tidak sesuai dengan kebijakan dari Hindia Belanda, dengan nama komisi bacaan rakyat. Pada tahun 1917 berubah menjadi Balai Poestaka, pada masa pendudukan Jepang kembali mengalami perubahan nama menjadi Gunseikanbu Kokumin Tosyokyoku namun fungsinya kurang lebih sama yaitu mengumpulkan …