Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2016. Dari sekian jumlah daftar RUU Prolegnas 2017, terdapat revisi Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang lazim dikenal dengan UU Persaingan Usaha. Oleh karena rencana perubahan Undang-Undang tersebut,
Dalam rangka meningkatkan kemandirian teknologi nasional dan kemampuan industri strategis serta pengembangan pesawat tempur, Indonesia mengadakan kerjasama joint development dengan Korea Selatan dalam hal pembuatan pesawat tempur KFX/IFX yang idenya diawali pada tahun 2009. Kerjasama ini mulai ditandatangani pada tanggal 9 Maret 2009, ketika Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak berkunjung
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bapak Suharso Monoarfa melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Keuangan Bapak Mardiasmo untuk berdiskusi mengenai “Pembangunan Infrastruktur Melalui Pemberdayaan BUMN” di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan (21/11)
Suasana saat Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bapak Suharso Monoarfa menerima Duta Besar Kesultanan Oman untuk Indonesia Sayyid Nazar bin Al-Julandi bin Majed Al-Said dan Omani High Level Delegation untuk membahas rencana kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Kesultanan Oman (21/11)
Sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo dalam menyehatkan keuangan BUMN, Bapak Suharso Monoarfa, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden pada bulan Oktober 2017 menggelar beberapa pertemuan dengan berbagai perusahaan BUMN di berbagai core bisnis, yaitu PT. Pertamina, PT. Hutama Karya (Persero), PT. Adhi Karya (Persero), PT. Waskita Karya (Persero), PT. Pelabuhan Indonesia
Dinamika perkembangan dunia siber sangat pesat di lingkungan strategis di era globalisasi saat ini. Oleh karena itu, keamanan siber sangat diperlukan untuk melindungi data dan informasi yang tersebar terutama data yang bersifat rahasia. Siber diharapkan dapat mensejahterakan rakyat, tetapi saat ini telah terjadi berbagai pembobolan data. Serangan siber merupakan salah
Proses pembentukan kenegaraan (state-building) Indonesia dengan sistem politik yang berdasarkan Pancasila dan Konstitusi UUD 1945 berjalan bersamaan dengan pembentukan kebangsaan (nation-building). Keberadaan Indonesia merupakan zamrud keberagaman yang diformat dalam Indonesia yang merdeka dan damai dalam hubungan dan toleransi antar umat beragama. Penataan kehidupan beragama di Indonesia menempati posisi yang sangat
PT. Balai Pustaka (Persero) / (BP), merupakan BUMN yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah karena kini kondisinya cukup memprihatinkan. Sebagai aset negara, seharusnya BP lebih diberikan perhatian dari kementerian terkait. Jangan hanya dilihat dari tangible value saja, namun juga intangible value-nya. Dalam dunia pendidikan dan kesusastraan BP perlu dukungan
Pertemuan Bapak Suharso Monoarfa, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, dengan Duta Besar Kesultanan Oman untuk Indonesia, H.E. Nazzar bin Al-Julanda Alsaid, dan Senior Advisor Public Advice International Foundation, Mr. Rio D. Praaning Prawira Adiningrat mengenai “Agri-Infra Modernization Tasik Project”, pada tanggal 24 Juli 2017
Direction des Constructions Navales Services (DCNS) Perancis melakukan audiensi kepada Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bapak Suharso Monoarfa (20/06), di The Library Room, Apartemen Capital Residences, SCBD, Jakarta Pusat, guna menjelaskan pengalaman-pengalaman mereka saat bekerja sama dengan negara-negara seperti Singapura, India, Malaysia. Bagaimana mereka melakukan instrument transfer technology and knowledge di
Foto Bersama Bapak Sidarto Danusubroto, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden dengan Pejabat Public Sector Anti Corruption Commission (PACC) Ministry of Justice Thailand di Bangkok, Thailand, pada tanggal 18 Mei 2017
Ketua Wantimpres Prof. Dr. Sri Adiningsih didampingi Dr. Nunung Nuryartono, Sekretaris Prof. Dr. Sri Adiningsih beserta Julie Trisnadewani, M.I.Kom, saat melakukan pertemuan dengan Australian Indonesia Business Council di Kantor AIBC pada tanggal 4 Mei 2017
