KEGIATAN

Audiensi Muhamad Mardiono bersama Duta Besar LBBP RI Untuk Negara Republik Islam Afganistan

Muhamad Mardiono, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), didampingi Sekretaris Anggota Wantimpres, Mohammed Ali Berawi menerima kunjungan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBPP) RI Untuk Negara Republik Islam Afghanistan, Arief Rachman yang berlangsung pada hari Jumat, tanggal 5 Februari 2021 di Kantor Dewan Pertimbangan Presiden. Dalam kunjungan tersebut dibahas

Selengkapnya »

Muhamad Mardiono Menerima Kunjungan Bupati Gorontalo

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Muhamad Mardiono menerima kunjungan Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo, di Kantor Wantimpres pada Rabu, 8 Juli 2020. Pada kesempatan tersebut, Bupati Gorontalo melaporkan penanganan Covid-19 di daerahnya. Muhamad Mardiono mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang berstatus zona hijau Covid-19, bahkan berhasil mendatangkan investasi sebesar Rp3,2 triliun.

Selengkapnya »

Audiensi Wantimpres kepada Presiden Jokowi

Pada tanggal 22 Januari 2019, Dewan Pertimbangan Presiden melakukan audiensi kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Merdeka. Pada pertemuan tersebut hadir Ketua Wantimpres, Wiranto bersama enam orang Anggota Wantimpres Arifin Panigoro, Muhammad Luthfi Ali Yahya, Muhamad Mardiono, Putri Kus Wisnu Wardani, H.R. Agung Laksono, dan Sidarto Danusubroto, serta

Selengkapnya »

Peranan Mubalig Perempuan

Akhir-akhir ini penyebaran radikalisme sudah menyentuh hingga ke tingkat keluarga, misalnya kasus bom Surabaya lalu yang melibatkan sekeluarga termasuk anak-anak. Hal ini dapat membuat kesan Islam bukan agama yang damai, padahal Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam. Berdasarkan hal tersebut, Daiyah Fatayat Nahdlatul Ulama melakukan audiensi kepada Bapak M. Yusuf

Selengkapnya »

Aliansi Nasional KUHP: Kaji Ulang RKUHP

Bapak Sidarto Danusubroto, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bersama Ibu Sri Adiningsih, Ketua Wantimpres menerima audiensi dari Aliansi Nasional Reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Kantor Wantimpres (23/02). Aliansi menyampaikan bahwa Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dinilai masih mengandung banyak persoalan yang perlu dikaji ulang. Beberapa hal yang perlu

Selengkapnya »