oleh A. Chasib* Perkembangan teknologi drone yang semakin luas menambah fungsi penggunaan dalam kehidupan sehari-hari bahkan dalam rangka pertahanan dan keamanan. Perolehan efisiensi menjadi salah satu pendorong berkembangnya fungsi penggunaan drone pada berbagai dimensi, baik darat, udara maupun laut. Selain efisiensi biaya diperoleh upaya menghindari jatuhnya korban jiwa, dengan keberadaan
Penyelenggaraan pemerintahan daerah kini memasuki paradigma baru dengan mengutamakan pendekatan yang lebih bersifat desentralistik, ketimbang semua urusan dan masalah daerah dikelola secara terpusat oleh pemerintah pusat. Posisi pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih bersifat melaksanakan fungsi standarisasi yakni membuat sejumlah regulasi sebagai pedoman bagi daerah untuk melaksanakan pemerintahan daerah,
Indonesia sedang mengalami berbagai dinamika permasalahan. Berdasarkan survei terbaru dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), disampaikan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah meningkat. Angka ter-akhir adalah sebesar 66,5% puas dengan kinerja pemerintah. Sedangkan alasan publik yang pesimis terhadap masa depan Indonesia, sejumlah 30%, adalah me-ngenai kemiskinan dan
Jenderal TNI (Purn) Subagyo Hadisiswoyo, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) didampingi Sekretaris Anggota, staf Anggota dan staf Sekretariat Wantimpres melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 29 s.d 31 Agustus 2016. Kunjungan tersebut diawali pertemuan dengan Kapolda Sulawesi Tengah (Sulteng) dan sejumlah pejabat utama Polda di Mako Polda
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bapak Sidarto Danusubroto memenuhi undangan Kepala Pusat Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) dan Pusat Sains dan Teknologi Akselerator terkait dengan “Hari Kebangkitan Teknologi Nasional – 21” HARTEKNAS, pada tanggal 9 Agustus 2016, di Surakarta. Dalam kesempatan tersebut, Beliau juga membuka kegiatan simposium internasional dengan tema “Isu
Pulau Sumba memiliki kondisi alam yang unik, dengan curah hujan yang hanya tiga bulan dalam setahun, pemenuhan kebutuhan pangan baik yang berasal dari pertanian maupun peternakan dalam menghadapi tantangan ketersediaan air. Meskipun Pulau Sumba memiliki tantangan ketersediaan air, dengan bentang alam yang dimilikinya, Pulau Sumba memiliki potensi yang begitu besar
Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 28 Mei – 1 Juni 1945 dan 10 – 17 Juli 1945 dalam soal pendidikan dan pengajaran menegaskan bahwa pendidikan dan pengajaran nasional bersendikan pada agama dan kebudayaan bangsa serta menuju ke arah keselamatan dan kebahagiaan masyarakat. Dalam sidang BPUPKI tersebut
Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai persoalan sehingga menyebabkan lemahnya daya saing terhadap produk impor. Persoalan utama yang dihadapi UMKM, antara lain keterbatasan infrastruktur, sarana dan pemasaran. Dengan segala persoalan yang ada, potensi UMKM yang besar itu menjadi terhambat. Meskipun UMKM dikatakan mampu
Sejak Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 hingga sekarang, keberlangsungan penyelenggara pembangunan nasional tidak pernah bebas dari ancaman keamanan. Berbagai gejolak yang membahayakan keamanan nasional, mulai dari pemberontakan, aksi separatisme, terorisme, kerusuhan hingga terjadi konflik sosial menjadi pengalaman buruk yang mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan nasional. Di satu sisi, Indonesia merupakan
oleh Prof. Dr. Sjamsi Pasandaran, M.Pd (*) Konteks dan Tantangan. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk baik agama, bahasa, etnis, maupun budaya. Kemajemukan itu sesungguhnya dapat menjadi kekayaan dan sekaligus kekuatan dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tetapi dalam dua dekade terakhir ini, teramati realitas mengenai pen-cideraan terhadap budaya,
Mengacu pada “Sembilan Agenda Prioritas” (Nawa Cita) Jokowi-JK, maka kebijakan pendidikan nasional berbasis kemajemukan bangsa perlu dikaji ulang secara mendasar dan mendalam, dan dicari konsep pendidikan yang aplikatif. Bagaimana pandangan Prof. Dr. Meutia Hatta Swasono, Anggota Wantimpres periode Tahun 2010 s.d. 2014, yang juga menjabat sebagai Guru Besar Antropologi Universitas
Kemajemukan Bangsa Indonesia boleh dikatakan sebagai kemajemukan yang “multidimensi”. Artinya, tidak hanya tampak pada latar belakang sosial budaya saja akan tetapi juga muncul pada dimensi lain seperti agama, strata ekonomi, pilihan politik, bahkan tampak pula pada perbedaan fisik manusianya. Atas dasar realita tersebut, para pendiri bangsa sepakat untuk menjadikan Pancasila
