Pulau Sumba memiliki kondisi alam yang unik, dengan curah hujan yang hanya tiga bulan dalam setahun, pemenuhan kebutuhan pangan baik yang berasal dari pertanian maupun peternakan dalam menghadapi tantangan ketersediaan air. Meskipun Pulau Sumba memiliki tantangan ketersediaan air, dengan bentang alam yang dimilikinya, Pulau Sumba memiliki potensi yang begitu besar
Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 28 Mei – 1 Juni 1945 dan 10 – 17 Juli 1945 dalam soal pendidikan dan pengajaran menegaskan bahwa pendidikan dan pengajaran nasional bersendikan pada agama dan kebudayaan bangsa serta menuju ke arah keselamatan dan kebahagiaan masyarakat. Dalam sidang BPUPKI tersebut
Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai persoalan sehingga menyebabkan lemahnya daya saing terhadap produk impor. Persoalan utama yang dihadapi UMKM, antara lain keterbatasan infrastruktur, sarana dan pemasaran. Dengan segala persoalan yang ada, potensi UMKM yang besar itu menjadi terhambat. Meskipun UMKM dikatakan mampu
Sejak Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 hingga sekarang, keberlangsungan penyelenggara pembangunan nasional tidak pernah bebas dari ancaman keamanan. Berbagai gejolak yang membahayakan keamanan nasional, mulai dari pemberontakan, aksi separatisme, terorisme, kerusuhan hingga terjadi konflik sosial menjadi pengalaman buruk yang mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan nasional. Di satu sisi, Indonesia merupakan
oleh Prof. Dr. Sjamsi Pasandaran, M.Pd (*) Konteks dan Tantangan. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk baik agama, bahasa, etnis, maupun budaya. Kemajemukan itu sesungguhnya dapat menjadi kekayaan dan sekaligus kekuatan dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tetapi dalam dua dekade terakhir ini, teramati realitas mengenai pen-cideraan terhadap budaya,
Mengacu pada “Sembilan Agenda Prioritas” (Nawa Cita) Jokowi-JK, maka kebijakan pendidikan nasional berbasis kemajemukan bangsa perlu dikaji ulang secara mendasar dan mendalam, dan dicari konsep pendidikan yang aplikatif. Bagaimana pandangan Prof. Dr. Meutia Hatta Swasono, Anggota Wantimpres periode Tahun 2010 s.d. 2014, yang juga menjabat sebagai Guru Besar Antropologi Universitas
Kemajemukan Bangsa Indonesia boleh dikatakan sebagai kemajemukan yang “multidimensi”. Artinya, tidak hanya tampak pada latar belakang sosial budaya saja akan tetapi juga muncul pada dimensi lain seperti agama, strata ekonomi, pilihan politik, bahkan tampak pula pada perbedaan fisik manusianya. Atas dasar realita tersebut, para pendiri bangsa sepakat untuk menjadikan Pancasila
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Bapak Sidarto Danusubroto, melaksanakan kunjungan kerja bersama Tim Kajian Penguatan Ideologi Pancasila ke Kabupaten Nias, Sumatera Utara pada tanggal 25 s.d. 27 Juli 2016. Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka memperoleh informasi dan data terkait penguatan ideologi Pancasila dengan cara membudayakan Pancasila di kalangan generasi muda. Upaya
Bapak K.H. Ahmad Hasyim Muzadi, Anggota Wantimpres, melakukan kunjungan kerja ke Kota Semarang dalam rangka menghadiri dua kegiatan, yaitu peresmian Sekolah Nasima Gandanegara dan silahturahmi “Ngumpulke Balung Pisah”, Nadhlatul Ulama, pada Tanggal 15 s.d. 17 Juli 2016. Dalam kegiatan di Sekolah Nasima Gandanegara, Bapak K.H. Ahmad Hasyim Muzadi menyampaikan bahwa
Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Prof. Dr. Sri Adiningsih melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara (Sumut) pada tanggal 20 s.d. 24 Juli 2016 dalam rangka untuk mengetahui gambaran langsung berbagai perkembangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan maritim khususnya Sumut serta solusinya agar Program Tol Laut yang digagas oleh
Di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2016, Bapak Sidarto Danusubroto, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menerima audiensi Tim Panitia Simposium Nasional Korban 65 yang diketuai Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, yang hadir bersama Witaryono Reksoprodjo, Forum Silaturahmi Anak Bangsa (FSAB), Bonnie Setiawan (FSAB), Suryo Susilo (FSAB), Baskara T. Wardaya (Universitas Sanata
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Jenderal TNI (Purn) Subagyo Hadisiswoyo, telah membentuk Tim Kajian guna mendukung implementasi visi Presiden tentang mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD). Tim Kajian tersebut diketuai oleh Laksda TNI Siwi Sukma Adji, S.E. dengan komposisi keanggotaan terdiri atas personil TNI, Polri, dan perwakilan instansi pemerintah.
