Kemajemukan Bangsa Indonesia boleh dikatakan sebagai kemajemukan yang “multidimensi”. Artinya, tidak hanya tampak pada latar belakang sosial budaya saja akan tetapi juga muncul pada dimensi lain seperti agama, strata ekonomi, pilihan politik, bahkan tampak pula pada perbedaan fisik manusianya. Atas dasar realita tersebut, para pendiri bangsa sepakat untuk menjadikan Pancasila
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Bapak Sidarto Danusubroto, melaksanakan kunjungan kerja bersama Tim Kajian Penguatan Ideologi Pancasila ke Kabupaten Nias, Sumatera Utara pada tanggal 25 s.d. 27 Juli 2016. Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka memperoleh informasi dan data terkait penguatan ideologi Pancasila dengan cara membudayakan Pancasila di kalangan generasi muda. Upaya
Bapak K.H. Ahmad Hasyim Muzadi, Anggota Wantimpres, melakukan kunjungan kerja ke Kota Semarang dalam rangka menghadiri dua kegiatan, yaitu peresmian Sekolah Nasima Gandanegara dan silahturahmi “Ngumpulke Balung Pisah”, Nadhlatul Ulama, pada Tanggal 15 s.d. 17 Juli 2016. Dalam kegiatan di Sekolah Nasima Gandanegara, Bapak K.H. Ahmad Hasyim Muzadi menyampaikan bahwa
Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Prof. Dr. Sri Adiningsih melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara (Sumut) pada tanggal 20 s.d. 24 Juli 2016 dalam rangka untuk mengetahui gambaran langsung berbagai perkembangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan maritim khususnya Sumut serta solusinya agar Program Tol Laut yang digagas oleh
Di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2016, Bapak Sidarto Danusubroto, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menerima audiensi Tim Panitia Simposium Nasional Korban 65 yang diketuai Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, yang hadir bersama Witaryono Reksoprodjo, Forum Silaturahmi Anak Bangsa (FSAB), Bonnie Setiawan (FSAB), Suryo Susilo (FSAB), Baskara T. Wardaya (Universitas Sanata
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Jenderal TNI (Purn) Subagyo Hadisiswoyo, telah membentuk Tim Kajian guna mendukung implementasi visi Presiden tentang mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD). Tim Kajian tersebut diketuai oleh Laksda TNI Siwi Sukma Adji, S.E. dengan komposisi keanggotaan terdiri atas personil TNI, Polri, dan perwakilan instansi pemerintah.
Menyadari bahwa “pekerjaan pembangunan bangsa sebagai pekerjaan pendidikan” maka para pendiri bangsa Indonesia dengan kemajemukan multidimensi telah meneguhkan “Bhinneka Tunggal Ika” sebagai semboyan bangsa. Dengan semboyan itu para pendiri bangsa dalam Sidang BPUPKI, Juli 1945, bersepakat adanya “kebijakan pendidikan nasional berbasis kemajemukan bangsa Indonesia” sebagaimana tersurat dan tersirat dalam UUD
Oleh: Prijono Tjiptoherijanto(*) [dropcap]P[/dropcap]residen RI Ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pernah melontarkan kekesalan atas lambatnya birokrasi pemerintahan dalam melaksanakan tugas sesuai arahan dan perintah baik yang berasal dari Presiden sendiri maupun dari para Menteri yang menjadi atasan para pegawai negeri sipil (PNS) tersebut. Kegusaran Presiden ini segera ditangkap oleh
[dropcap]P[/dropcap]ada Tahun 2016 ini gejala pertumbuhan ekonomi dunia diprediksi akan mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang melambat dan dampak keluarnya Ingrris dari Uni Eropa menjadi faktor-faktor yang turut mempengaruhi penurunan perekonomian global. Sebagai akibatnya perekonomian Indonesia akan terpengaruh. Mampukah Indonesia menghadapi tantangan global ini? Sebagai salah satu pakar ekonomi dan
[dropcap]S[/dropcap]empat alot dalam pembahasan, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah mengesahkan Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak (tax amnesty) menjadi Undang-Undang (UU) pada Sidang Paripurna Ke-32 masa jabatan 2014-2019 tanggal 28 Juni 2016. Pengampunan pajak itu sendiri adalah penghapusan pajak yang seharusnya terhutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan
[dropcap]P[/dropcap]ada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2016, Ibu Sri Adiningsih, Ketua Wantimpres menyelenggarakan pertemuan dengan Tim Teknis/Pelaksana Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali di Ruang Rapat Praja Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar. Pertemuan dipimpin oleh Bapak Ketut Sudikerta, Wakil Gubernur Provinsi Bali selaku Ketua TPID Provinsi Bali. Pertemuan ini
[dropcap]K[/dropcap]etahanan pangan Indonesia terus diuji oleh berbagai tantangan terkait perubahan iklim, degradasi ekosistem hingga carut-marut kelembagaan. Dampaknya, ketersediaan pangan mengalami pasang surut dan akibatnya masih banyak daerah yang masuk dalam kategori rawan pangan sehingga angka gizi buruk hampir dapat ditemukan di setiap wilayah. Menghadapi situasi ini, langkah yang perlu diambil
