Proses pembentukan kenegaraan (state-building) Indonesia dengan sistem politik yang berdasarkan Pancasila dan Konstitusi UUD 1945 berjalan bersamaan dengan pembentukan kebangsaan (nation-building). Keberadaan Indonesia merupakan zamrud keberagaman yang diformat dalam Indonesia yang merdeka dan damai dalam hubungan dan toleransi antar umat beragama. Penataan kehidupan beragama di Indonesia menempati posisi yang sangat
Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) UU Nomor 3 Tahun 2002, Pemerintah Daerah merupakan salah satu unsur utama pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non-militer. Terkait dengan hal tersebut, Anggota Wantimpres, Bapak Letjen TNI (Purn) M. Yusuf Kartanegara, dan Tim Kajian “Memperkuat Pertahanan Negara untuk Menghadapi Ancaman Nonmiliter dalam rangka Memperkokoh NKRI”
Pada tahun 2014 Presiden RI Joko Widodo telah menetapkan target jumlah wisatawan mancanegara (wisman) pada Tahun 2019 sebanyak 20 juta wisman yang dilengkapi dengan penetapan target sebanyak 275 juta perjalanan wisatawan nusantara (wisnus). Penetapan target tersebut memerlukan upaya pencapaian pertumbuhan jumlah wisman sebesar rata-rata 16% (2014-2019) dan wisnus sebesar rata-rata
Dalam rangka menghimpun informasi mengenai perkembangan pendidikan, pariwisata, kehidupan beragama, sosial, tenagakerja, dan perencanaan daerah di Kabupaten Buleleng, Bali, Bapak A. Malik Fadjar, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden didampingi oleh Bapak M. Maksum Isa, Sekretaris Anggota Bapak A. Malik Fadjar, beserta unsur Sekretariat Wantimpres melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Buleleng, Bali
Dengan diberlakukan UUD 1945 (setelah mengalami satu rangkaian empat tahap perubahan), maka telah terjadi perubahan yang mendasar dalam ketatanegaraan. Kini UUD 1945 yang mengalami perubahan tersebut telah berjalan melandasi sistem ketatanegaraan kita selama ± 16 tahun. Akhir-akhir ini ada pikiran-pikiran atau wacana untuk “memperkokoh jati diri bangsa”, di mana Pancasila
PT. Balai Pustaka (Persero) / (BP), merupakan BUMN yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah karena kini kondisinya cukup memprihatinkan. Sebagai aset negara, seharusnya BP lebih diberikan perhatian dari kementerian terkait. Jangan hanya dilihat dari tangible value saja, namun juga intangible value-nya. Dalam dunia pendidikan dan kesusastraan BP perlu dukungan
Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang menjadi sentra peternakan sapi di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, produksi daging sapi Jawa Timur pada Tahun 2016 mencapai 97.675 ton. Jumlah ini menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi dengan tingkat produksi daging sapi tertinggi di Indonesia. Data tersebut menjadi dasar Tim Kajian “Model
Pertumbuhan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan pariwisata di wilayah perdesaan, termasuk daerah tertinggal secara optimal. Ibu Sri Adiningsih, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bersama Tim Kajian “Pembangunan Perdesaan, Daerah Tertinggal dan Pengembangan Pariwisata”, melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Tenggara dalam
Isu ketimpangan dan kesenjangan sosial menjadi salah satu fokus Pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Dalam penanganan masalah ini Pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan antara lain penanggulangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan wilayah dengan masing masing telah ditetapkan program prioritas yang diarahkan untuk menurunkan ketimpangan dan kesenjangan. Menginjak tahun ke tiga
Pembangunan daerah perdesaan, daerah tertinggal, dan pengembangan pariwisata menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah. Wilayah perdesaan, termasuk daerah tertinggal, memiliki banyak potensi sumber daya alam serta pariwisata yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, hingga saat ini kondisi perekonomian sebagian besar wilayah
Ibu Sri Adiningsih bersama dengan Bapak Jan Darmadi menyelenggarakan diskusi terbatas pada hari Senin, 31 Juli 2017 dengan tema “Mencari Solusi Untuk Kebangkitan Ekonomi Indonesia di Tahun 2025”. Pertemuan ini dihadiri oleh antara lain Bapak Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan; Bapak Anggito Abimanyu, Chief Economist PT.
Pada hari Senin, 17 Juli 2017, Ketua WANTIMPRES, Prof. Dr. Sri Adiningsih mengadakan pertemuan terbatas dengan topik “Masalah dan Tantangan APBN dalam Pembangunan Berkelanjutan”. Pertemuan ini dihadiri oleh Prof. Dr. Hendrawan Supratikno, Anggota DPR RI; Prof. Dorodjatun Kuntjoro Jakti, Ph.D., Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kabinet Gotong Royong; Prof. Suahasil Nazara,
