Pada Hari Selasa (8/11), Letnan Jenderal TNI (Purn) M. Yusuf Kartanegara bersama Jenderal TNI (Purn) Subagyo Hadisiswoyo serta Bapak Suharso Monoarfa, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden menerima audiensi dari Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Turut hadir dalam pertemuan dimaksud adalah Mayor Jenderal TNI (Purn) Mashudi Darto, Mayor Jenderal TNI (Purn) A.
Pada tanggal 3 November 2016, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bapak Suharso Monoarfa menyelenggarakan Pertemuan Terbatas (Pertas) dengan topik “Sistem Remunerasi Aparatur Sipil Negara”. Fokus dari diskusi tersebut membahas mengenai sistem penggajian Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan POLRI yang dirasakan belum ideal jika dibandingkan dengan sistem penggajian di swasta.
oleh Prijono Tjiptoherijanto (*) Ada permainan yang popular di kalangan anak-anak kampung. Permainan yang sangat digemari sejak masa lampau. Nama permainan tersebut “petak umpet”. Aturan permainan sangat sederhana. Seseorang yang kalah dalam undian berperan menjadi pencari teman-temannya yang bersembunyi sambil menutup mata dan menghitung sampai sepuluh. Anak yang kalah
Belum lama ini Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA). Apa dan bagaimana program ini, dan bagaimana pengelolaan arsip yang baik, dan serta bagaimana cara mengajak masyarakat untuk sadar arsip, Tim Warta Wantimpres berkesempatan mewawacarai Dr. Mustari Irawan, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), di Kantor ANRI, Jakarta (3/11).
Jumat, 8 November 2016, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prof. Dr. Pratikno melantik dan mengambil sumpah Marsekal Pertama TNI Trisno Hendradi sebagai Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres) yang baru. Marsekal Pertama TNI Trisno Hendradi menggantikan Marsekal Muda TNI Hadi Tjahjanto, yang dipromosikan menduduki jabatan sebagai Inspektur Jenderal di Kementerian Pertahanan. Pelantikan ini
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Jenderal TNI (Purn) Subagyo Hadisiswoyo, telah membentuk tim kajian untuk mendukung pemanfataan drone guna kepentingan pertahanan dan keamanan. Tim kajian tersebut diketuai oleh Marsda TNI Khoirul Arifin, S.E., M.M., dengan komposisi anggota tim kajian terdiri atas personil TNI yang berasal dari tiga matra dan perwakilan
Pada Hari Selasa, Tanggal 18 Oktober 2016 pukul 13.00 WIB di Ruang Rapat Sekretaris, Kantor Wantimpres, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Ibu Sri Adiningsih, menerima audiensi rombongan Mahasiswa Universitas Trisakti. Rombongan terdiri dari 10 orang mahasiwa Trisakti yang dipimpin oleh Sdr. Abdul Kader Jibran, Pimpinan Senat Mahasiswa Universitas Trisakti, menyampaikan kondisi
Hidup di wilayah perbatasan seringkali diwarnai dengan minimnya layanan dasar, baik dalam hal jumlah maupun kualitas. Wilayah seperti ini, penting untuk diperhatikan bagaimana Pancasila dipersepsikan, termasuk oleh kalangan muda. Keterbatasan-keterbatasan wilayah terdepan ini perlu dilihat sebagai pintu masuk dalam upaya artikulasi tersebut. Dengan kondisi ini, ada tantangan besar negara untuk
Dalam rangka mengembangkan potensi desa di Bali, beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti British Council, Diagio dan Yayasan Wisnu mengembangkan suatu program yang dikenal dengan nama social enterprise atau kewirausahaan sosial. Program ini dibentuk untuk mengembangkan desa, dimana masyarakat desa bukan sebagai objek melainkan menjadi subjek dari apa yang ada
Sistem pertanian organik yang mengandalkan bahan-bahan alami seperti penggunaan pupuk hayati, pupuk organik dan biopestisida, memegang peranan penting dan strategis bagi pertanian dan perekonomian di Indonesia. Sistem ini diyakini tidak hanya dapat mendukung produksi tanaman pertanian baik pangan, perkebunan dan hortikultura melalui swasembada input pertanian (pupuk dan benih), tetapi juga
Dalam rangka mencapai visi Indonesia sebagai poros maritim, Pemerintah melalui Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pudjiastuti, menerbitkan berbagai kebijakan yang dinilai sebagian kalangan cukup berhasil mengatasi penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Namun, tak sedikit pula ada pihak yang menilai kebijakan-kebijakan tersebut kontroversial dan merugikan para pengusaha bahkan
oleh Prijono Tjiptoherijanto (*) Sekitar lima tahun lalu, Menteri Luar Negeri Jepang Seiji Maehara (48 tahun) mengundurkan diri karena menerima donasi politik ilegal dari warga negara asing. Selain di Jepang, Menteri Luar Negeri Prancis, Michelle Alliot Marie, juga mengundurkan diri setelah gagal menangani protes besar-besaran yang terjadi di Tunisia.
