Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Jenderal TNI (Purn) Subagyo Hadisiswoyo dan Letjen TNI (Purn) M. Yusuf Kartanegara melaksanakan kunjungan kerja ke Moskow, Rusia, pada tanggal 8 s.d. 13 April 2017. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka mengumpulkan data dan informasi terkait hubungan bilateral antara Indonesia dengan Rusia, mekanisme dan prosedur yang
Sejak meraih kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia senantiasa berkembang dan mengukuhkan kemerdekaan dengan pembangunan di berbagai bidang, salah satunya pembangunan sosial dan budaya sebagai pilar pembangunan nasional. Sepanjang 71 tahun kemerdekaannya, ada tiga capaian utama yang membuktikan eksistensi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bersatu dan berdaulat, yaitu kesatuan
Perkembangan iklim investasi dan ketenagakerjaan di Indonesia terus memburuk setelah krisis ekonomi tahun 1997, dan pada akhirnya dibuat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 dengan semangat untuk melindungi tenaga kerja, pembahasan kebijakan pengupahan, perjanjian kontrak, dan perlindungan tenaga kerja. Pada mulanya UU ketenagakerjaan ini dibuat untuk melindungi pekerja, namun efek jangka
Tanggal 20 April 2017 yang lalu bertepatan dengan 2,5 tahun atau setengah perjalanan kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Secara umum kinerja pemerintah dinilai telah sesuai dengan yang telah direncanakan, namun tak dipungkiri ada beberapa pengecualian pada sektor-sektor yang dinilai belum memperlihatkan kinerja yang maksimal, yaitu produksi perikanan, areal hutan produktif
Pada hari Selasa, 18 April 2017, Ketua WANTIMPRES, Prof. Dr. Sri Adiningsih mengadakan pertemuan dengan tema “100 Tahun Indonesia Merdeka 2045: Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia”. Pertemuan ini dihadiri oleh Prof. Dr. Prijono Tjiptoherijanto, Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara, Prof. Ahmad Erani Yustika, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan
Pada hari Selasa (10/04) Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Bapak Sidarto Danusubroto menyelenggarakan pertemuan dengan berbagai pihak terkait Program Diseminasi Pemerintah Berbasis Satelit untuk Pedesaan yang dihadiri oleh Bapak Eko Putro Sandjojo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Harry Sampurno, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Manufaktur Kementerian
oleh A. Chasib Kunjungan kerja Anggota Wantimpres dan rombongan ke Rusia pada bulan April 2017 memberi peluang untuk melakukan pengamatan daya saing masyarakat Federasi Rusia sehingga mereka dapat menjadi salah satu negara yang kuat di dunia. Memang kunjungan rombongan tidak bermaksud untuk melakukan studi banding atau kajian tentang budaya,
Bagaimana menurut bapak melihat kondisi politik dan hukum Indonesia belakangan ini secara keleseluruhan? Jika melihat di media massa tergantung media apa yang dilihat. Keributan yang terjadi karena adanya Pilkada, terutama Pilkada DKI. Gaya kepemimpinan, agama dan etnis yang berbeda, menjadi unsur yang lengkap untuk menarik perhatian dan perbedaan tidak mudah
Prof. Dr. Sri Adiningsih, Ketua Wantimpres melakukan kunjungan kerja ke Republik Perancis pada tanggal 19 s.d 24 Maret 2017. Kunjungan kerja ini dilakukan untuk mempererat hubungan bilateral maupun multilateral terutama bidang ekonomi yaitu sektor perdagangan, investasi, dan pariwisata agar semakin meningkat antara Indonesia dengan Republik Perancis. Selain itu juga untuk
Dalam rangka mengumpulkan data dan informasi mengenai kondisi pertahanan dan keamanan, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Jenderal TNI (Purn) Subagyo Hadisiswoyo dan Letjen TNI (Purn) M. Yusuf Kartanegara, telah melaksanakan kunjungan kerja ke Malang, Jawa Timur, pada tanggal 27 Februari s.d. 3 Maret 2017. Dalam kunjungan kerja tersebut Anggota Dewan Pertimbangan
Pertumbuhan ekonomi nasional sangat ditentukan oleh dinamika perekonomian daerah, sedangkan perekonomian daerah pada umumnya ditopang oleh kegiatan ekonomi berskala kecil dan menengah seperti Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM). KUMKM memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan pendapatan daerah, memperluas lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Salah satu
Dalam upaya untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu berperan serta dalam misi pemeliharaan perdamaian yang merupakan bagian dari politik luar negeri yang bebas dan aktif. Partisipasi pemerintah dalam misi memelihara perdamaian diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2015
