oleh Prijono Tjiptoherijanto* “Birokrat tulen adalah seorang yang benar-benar mempunyai bakat menakjubkan. Dia menulis dalam bahasa Inggris yang tidak dipahami semua orang di dunia, Dia juga memiliki kemampuan yang luar biasa untuk membuat peraturan yang sangat membingungkan dan tidak mungkin bisa dijalankan.” Sindiran Henry Mencken yang ditulis pada tahun 1930
Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, kebanggaan ayah dan bunda, dan oleh karenanya anak-anak perlu diberikan bekal keimanan, kepribadian, kecerdasan, keterampilan, jiwa dan semangat kebangsaan agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berbudi luhur, bersusila, cerdas dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana pandangan Astri Ivo sebagai
Masih dalam suasana bulan syawal dan mengawali hari kerja setelah libur Idul Fitri 1438 H, Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) beserta pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Wantimpres menggelar Halal bi Halal di Lantai 2 Kantor Wantimpres pada tanggal (04/06). Acara Halal bi Halal yang merupakan tradisi rutin
Dalam rangka mengumpulkan data dan informasi mengenai kondisi pertahanan dan keamanan, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Jenderal TNI (Purn) Subagyo Hadisiswoyo dan Letjen TNI (Purn) M. Yusuf Kartanegara, telah melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh, pada tanggal 14 s.d. 19 Mei 2017. Dalam kunjungan kerja tersebut Anggota Dewan Pertimbangan Presiden mengunjungi
Bapak Jan Darmadi, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh pada tanggal 7 s.d. 9 Mei 2017. Kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka memenuhi undangan Ikatan Keluarga Alumni Magang Jepang (IKAMAJA) untuk menjadi narasumber pada acara Kongres IKAMAJA ke-4. Pada acara yang bertempat di Aula Lantai II
Pembangunan daerah perdesaan, daerah tertinggal, dan pengembangan pariwisata menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah. Wilayah perdesaan, termasuk daerah tertinggal, banyak yang memiliki potensi sumber daya alam dan pariwisata yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka memperoleh gambaran secara langsung mengenai perkembangan pembangunan
Pada hari Rabu, 12 April 2017 Pukul 15.30 WIB, yang diselenggarakan di Pondok Modern Al-Rifa’ie II, Desa Ketawang, Kec. Gondanglegi, Kab. Malang, Drs. H. Sidarto Danusubroto, S.H. Anggota Wantimpres bersama K.H. Ma’ruf Amin, (Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan Rais ‘Aam PBNU) mengadakan pertemuan dialog Kebangsaan dengan tema “Merajut Kebhinekaan,
Dalam rangka menghimpun informasi mengenai perkembangan pendidikan, pariwisata, kehidupan beragama, sosial, tenagakerja, dan perencanaan daerah di Provinsi Sumatera, Prof. Dr. A. Malik Fadjar, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden didampingi oleh Drs. Subiyantoro, Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden, Bapak M. Maksum Isa, Sekretaris Anggota Prof. Dr. A. Malik Fadjar, beserta Tim Sekretariat Wantimpres
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Jenderal TNI (Purn) Subagyo Hadisiswoyo dan Letjen TNI (Purn) M. Yusuf Kartanegara melaksanakan kunjungan kerja ke Moskow, Rusia, pada tanggal 8 s.d. 13 April 2017. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka mengumpulkan data dan informasi terkait hubungan bilateral antara Indonesia dengan Rusia, mekanisme dan prosedur yang
Sejak meraih kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia senantiasa berkembang dan mengukuhkan kemerdekaan dengan pembangunan di berbagai bidang, salah satunya pembangunan sosial dan budaya sebagai pilar pembangunan nasional. Sepanjang 71 tahun kemerdekaannya, ada tiga capaian utama yang membuktikan eksistensi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bersatu dan berdaulat, yaitu kesatuan
Perkembangan iklim investasi dan ketenagakerjaan di Indonesia terus memburuk setelah krisis ekonomi tahun 1997, dan pada akhirnya dibuat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 dengan semangat untuk melindungi tenaga kerja, pembahasan kebijakan pengupahan, perjanjian kontrak, dan perlindungan tenaga kerja. Pada mulanya UU ketenagakerjaan ini dibuat untuk melindungi pekerja, namun efek jangka
Tanggal 20 April 2017 yang lalu bertepatan dengan 2,5 tahun atau setengah perjalanan kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Secara umum kinerja pemerintah dinilai telah sesuai dengan yang telah direncanakan, namun tak dipungkiri ada beberapa pengecualian pada sektor-sektor yang dinilai belum memperlihatkan kinerja yang maksimal, yaitu produksi perikanan, areal hutan produktif
