oleh A. Chasib Kunjungan kerja Anggota Wantimpres dan rombongan ke Rusia pada bulan April 2017 memberi peluang untuk melakukan pengamatan daya saing masyarakat Federasi Rusia sehingga mereka dapat menjadi salah satu negara yang kuat di dunia. Memang kunjungan rombongan tidak bermaksud untuk melakukan studi banding atau kajian tentang budaya,
Bagaimana menurut bapak melihat kondisi politik dan hukum Indonesia belakangan ini secara keleseluruhan? Jika melihat di media massa tergantung media apa yang dilihat. Keributan yang terjadi karena adanya Pilkada, terutama Pilkada DKI. Gaya kepemimpinan, agama dan etnis yang berbeda, menjadi unsur yang lengkap untuk menarik perhatian dan perbedaan tidak mudah
Prof. Dr. Sri Adiningsih, Ketua Wantimpres melakukan kunjungan kerja ke Republik Perancis pada tanggal 19 s.d 24 Maret 2017. Kunjungan kerja ini dilakukan untuk mempererat hubungan bilateral maupun multilateral terutama bidang ekonomi yaitu sektor perdagangan, investasi, dan pariwisata agar semakin meningkat antara Indonesia dengan Republik Perancis. Selain itu juga untuk
Dalam rangka mengumpulkan data dan informasi mengenai kondisi pertahanan dan keamanan, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Jenderal TNI (Purn) Subagyo Hadisiswoyo dan Letjen TNI (Purn) M. Yusuf Kartanegara, telah melaksanakan kunjungan kerja ke Malang, Jawa Timur, pada tanggal 27 Februari s.d. 3 Maret 2017. Dalam kunjungan kerja tersebut Anggota Dewan Pertimbangan
Pertumbuhan ekonomi nasional sangat ditentukan oleh dinamika perekonomian daerah, sedangkan perekonomian daerah pada umumnya ditopang oleh kegiatan ekonomi berskala kecil dan menengah seperti Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM). KUMKM memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan pendapatan daerah, memperluas lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Salah satu
Dalam upaya untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu berperan serta dalam misi pemeliharaan perdamaian yang merupakan bagian dari politik luar negeri yang bebas dan aktif. Partisipasi pemerintah dalam misi memelihara perdamaian diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2015
Saat ini Pemerintahan Presiden Jokowi sedang fokus menangani masalah ketimpangan dan kesenjangan. Salah satu kebijakan untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan yang menjadi komitmen pemerintah dan terus secara konsisten dilaksanakan sampai sekarang adalah kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran yang merupakan salah satu program unggulan yang tercantum dalam Nawacita. Menginjak tahun ke
Pada hari Kamis, 16 Maret 2017, Ketua WANTIMPRES, Prof. Dr. Sri Adiningsih mengadakan pertemuan untuk mendapatkan gambaran tentang “Peran Perkebunan dalam Mengurangi Kemiskinan dan Ketimpangan. Pertemuan ini selain dihadiri oleh Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar dari Kementerian Pertanian, dihadiri pula oleh perwakilan asosiasi perkebunan kelapa sawit, kelapa, kakao, karet dan
Mencermati sejarah pergerakan nasional Indonesia, pendidikan merupakan sumber inspirasi, motivasi dan kekuatan untuk menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Sampai-sampai dalam “Polemik Kebudayaan 1935”, Sutan Takdir Ali-sjahbana berujar bahwa “Pekerjaan pembangunan bangsa sebagai pekerjaan pendidikan”. Dalam hal ini John Naisbitt dan Patricia Aburdene (Megatrend, 2000), berujar pula bahwa, tepi Asia
Dalam perkembangannya, rumah ibadah saat ini banyak digunakan sebagai tempat penyebaran kebencian dan dijadikan sebagai pusat pengembangan paham-paham radikal. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu upaya yang menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menyejukkan rumah ibadah dalam rangka membangun Indonesia yang sejuk dan damai. Berangkat dari latar belakang itu, Bapak Sidarto
Pengadaan Alutsista yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada penguatan industri pertahanan diperlukan dalam rangka pembangunan pertahanan, termasuk pemeliharaan maupun perbaikan menuju proses untuk terwujudnya kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Force/MEF), diharapkan terjadi pada Tahun 2024. Selain itu, hal ini penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan terpercaya sebagai
Ada beberapa asumsi dan pandangan maupun keyakinan bahwa Pancasila merupakan “hasil kesepakatan puncak” para pendiri bangsa untuk dijadikan sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila “memiliki kemampuan mentransendensi plu-ralisme dalam pelbagai dimensinya, dan merekonsiliasi pelbagai loyalitas agama, ideologi, etnisitas, dan lain sebagainya serta membangun
