Perjalanan panjang sejarah Indonesia akan memasuki 100 tahun sejak diproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada Tahun 2045 dan diharapkan menjadi tonggak Indonesia Emas. 100 tahun Indonesia Emas adalah momentum yang membuktikan eksistensi NKRI dengan berbagai kemajuan yang telah dicapai. Perubahan-perubahan yang terjadi baik sebagai akibat tarikan faktor eksternal maupun dorongan faktor internal
Sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo dalam menyehatkan keuangan BUMN, Bapak Suharso Monoarfa, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden pada bulan Oktober 2017 menggelar beberapa pertemuan dengan berbagai perusahaan BUMN di berbagai core bisnis, yaitu PT. Pertamina, PT. Hutama Karya (Persero), PT. Adhi Karya (Persero), PT. Waskita Karya (Persero), PT. Pelabuhan Indonesia
Prof. H.A. Mukti Ali, Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan I (1972 – 1977) boleh dikatakan yang mengawali sekaligus meletakan dasar pemikiran, dan pandangan tentang “Kerukunan Hidup Umat Beragama”. Menurutnya, “Kerukunan hidup umat beragama adalah suatu kondisi sosial dimana semua golongan agama bisa hidup bersama-sama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk
Dalam rangka menghimpun informasi mengenai perkembangan pendidikan, pariwisata, kehidupan beragama, sosial, tenaga kerja, dan perencanaan daerah di Provinsi Maluku, Ambon, Bapak A. Malik Fadjar, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden didampingi oleh Bapak Subiyantoro, Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden, Bapak M. Maksum Isa, Sekretaris Anggota Bapak A. Malik Fadjar, beserta unsur Sekretariat Wantimpres
Dinamika perkembangan dunia siber sangat pesat di lingkungan strategis di era globalisasi saat ini. Oleh karena itu, keamanan siber sangat diperlukan untuk melindungi data dan informasi yang tersebar terutama data yang bersifat rahasia. Siber diharapkan dapat mensejahterakan rakyat, tetapi saat ini telah terjadi berbagai pembobolan data. Serangan siber merupakan salah
Balai Pustaka berdiri sejak tanggal 14 September 1908 oleh pemerintah Hindia Belanda, untuk mengakomodir niat politik etis dan untuk meredam tulisan yang tidak sesuai dengan kebijakan dari Hindia Belanda, dengan nama komisi bacaan rakyat. Pada tahun 1917 berubah menjadi Balai Poestaka, pada masa pendudukan Jepang kembali mengalami perubahan nama menjadi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggulirkan berbagai kebijakan untuk memberi kemudahan memperoleh rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dari sisi pembiayaan, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembiayaan Perumahan, me-miliki beberapa program pembiayaan yakni: Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi
Nusa Tenggara Barat (NTB), bersama-sama dengan Jawa Timur, merupakan provinsi yang menjadi sentra peternakan sapi nasional. Kedua provinsi tersebut menyokong kebutuhan daging sapi nasional. Oleh karena itu, selepas mengunjungi Jawa Timur pada bulan Juli lalu, Tim Kajian Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bapak Jan Darmadi melakukan pengumpulan data dan informasi
Dalam rangka menghimpun informasi mengenai “Seputar Kode Etik Penyiaran dan Pergaulan Antar Umat Beragama” di Provinsi Aceh, lebih lanjut untuk mendapatkan informasi dan mendalami beberapa persoalan terkait pelaksanaan syariat Islam, toleransi umat beragama di Aceh serta kerukunan antar umat beragama, regulasi dan qanun-qanun di Aceh, kode etik penyiaran, pembangunan rumah
Pada hari Rabu, 30 Agustus 2017, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Prof. Dr. Sri Adiningsih menerima audiensi pengurus Yayasan Grand Prix Marching Band (GPMB) yaitu antara lain Sdr. Lisa Ayodhia, Ketua Yayasan GPMB, Sdr. Andi Jobs, Wakil Ketua Yayasan GPMB, Sdr. Bambang, Sdr. Tri Basuki, Sdr. Diana Sari dan Sdr. Dian.
Proses pembentukan kenegaraan (state-building) Indonesia dengan sistem politik yang berdasarkan Pancasila dan Konstitusi UUD 1945 berjalan bersamaan dengan pembentukan kebangsaan (nation-building). Keberadaan Indonesia merupakan zamrud keberagaman yang diformat dalam Indonesia yang merdeka dan damai dalam hubungan dan toleransi antar umat beragama. Penataan kehidupan beragama di Indonesia menempati posisi yang sangat
Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) UU Nomor 3 Tahun 2002, Pemerintah Daerah merupakan salah satu unsur utama pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non-militer. Terkait dengan hal tersebut, Anggota Wantimpres, Bapak Letjen TNI (Purn) M. Yusuf Kartanegara, dan Tim Kajian “Memperkuat Pertahanan Negara untuk Menghadapi Ancaman Nonmiliter dalam rangka Memperkokoh NKRI”
