Kakao dan Jagung dapat dikategorikan sebagai komoditas strategis nasional, dua komoditas ini menopang hidup banyak keluarga petani di Indonesia. Selain itu kakao dan jagung juga menjadi bahan baku industri terutama bubuk coklat dan makanan ternak, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun untuk keperluan ekspor. Namun demikian, banyak permasalahan
Pertentangan ataupun ketegangan dalam kehidupan sosial keagamaan, terasa mengganggu, baik stabilitas nasional maupun kehidupan agama itu sendiri. Ketidak-rukunan dalam kehidupan sosial keagamaan akan menimbulkan problem-problem sosial, politik, ekonomi, dan keamanan. Oleh karena itu, Prof. H. A. Mukti Ali (Menteri Agama 1972-1977), berpendapat bahwa “kerukunan hidup umat beragama“ di Indonesia merupakan
Bapak A. Malik Fadjar, Anggota Wantimpres, turut menghadiri acara penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa kepada Presiden Kelima Republik Indonesia Ibu Megawati Soekarnoputri dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Gelar kehormatan ini diberikan bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional pada Kamis, 8 Maret 2018 di Kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. IPDN
Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai ragam suku, budaya, maupun agama. Kondisi ini memuat potensi besar yang bisa menjadi kekuatan untuk membangun bangsa. Namun di sisi lain keberagaman menjadi potensi kerawanan akibat adanya perbedaan, yang apabila tidak dapat dikelola dengan baik dapat mengganggu stabilitas keamanan dan integrasi nasional. Sehubungan
Ibu Sri Adiningsih, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan Anggota Wantimpres, Bapak Sidarto Danusubroto menghadiri Batam Economic Forum 2018 di Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang mempertemukan para pejabat senior di pemerintahan, para pimpinan bisnis nasional, termasuk pebisnis dari Batam, untuk bertukar informasi strategis tentang perkembangan ekonomi Indonesia terkini, menyumbangkan dan
Bapak Sidarto Danusubroto, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bersama Ibu Sri Adiningsih, Ketua Wantimpres menerima audiensi dari Aliansi Nasional Reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Kantor Wantimpres (23/02). Aliansi menyampaikan bahwa Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dinilai masih mengandung banyak persoalan yang perlu dikaji ulang. Beberapa hal yang perlu
Dalam rangka mengumpulkan data dan informasi mengenai kondisi pertahanan dan keamanan, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Jenderal TNI (Purn) Subagyo Hadisiswoyo dan Letjen TNI (Purn) M. Yusuf Kartanegara, telah melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tanggal 19 s.d. 23 Februari 2018. Dalam kunjungan kerja tersebut Anggota
Saat ini dunia sedang memasuki era revolusi industri ke-empat yang mempengaruhi berbagai kehidupan masyarakat. Sejarah menunjukkan bahwa kemajuan teknologi pada revolusi industri 1, 2, dan 3 secara umum telah membuat hidup manusia menjadi lebih mudah dalam melakukan berbagai pekerjaan. Revolusi industri keempat memberikan dampak efisiensi dalam proses bisnis dan cara
Seperti sebuah koin, media sosial memiliki dua sisi baik positif maupun negatif. Sisi positif, media sosial mendorong pertukaran informasi secara cepat dan akurat. Namun, media sosial juga dapat disalahgunakan misalnya dalam hal penyebaran ideologi radikal, pornografi dan ujaran kebencian yang dapat melunturkan keamanan nasional dan persatuan. Berangkat dari hal tersebut,
Dalam rangka mengumpulkan data dan informasi mengenai kondisi pertahanan dan keamanan di daerah guna memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Negara, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Letjen TNI (Purn) M. Yusuf Kartanegara, telah melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Banten. Kunjungan kerja Anggota Wantimpres ke Banten,
Selama 72 Tahun per-jalanan mengisi kemerdekaan, bangsa Indonesia telah mengalami pasang surut proses berkehidupan, berbangsa, dan bernegara. Pertanyaannya, apakah ada kemajuan atau perubahan ke arah yang lebih baik secara progresif selama 72 tahun perjalanan bangsa? Apakah bangsa Indonesia siap dalam menghadapi dinamika global di jangka menengah dan jangka panjang? Bagaimana
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2016. Dari sekian jumlah daftar RUU Prolegnas 2017, terdapat revisi Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang lazim dikenal dengan UU Persaingan Usaha. Oleh karena rencana perubahan Undang-Undang tersebut,
