KEGIATAN

Optimalisasi Pencegahan Konflik Sosial

Sejak Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 hingga sekarang, keberlangsungan penyelenggara pembangunan nasional tidak pernah bebas dari ancaman keamanan. Berbagai gejolak yang membahayakan keamanan nasional, mulai dari pemberontakan, aksi separatisme, terorisme, kerusuhan hingga terjadi konflik sosial menjadi pengalaman buruk yang mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan nasional. Di satu sisi, Indonesia merupakan

Selengkapnya »

Pengembangan Pendidikan Multikultural dalam Sistem Pendidikan Nasional

oleh Prof. Dr. Sjamsi Pasandaran, M.Pd (*) Konteks dan Tantangan. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk baik agama, bahasa, etnis, maupun budaya. Kemajemukan itu sesungguhnya dapat menjadi kekayaan dan sekaligus kekuatan dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tetapi dalam dua dekade terakhir ini, teramati realitas mengenai pen-cideraan terhadap budaya,

Selengkapnya »

Pendidikan dan Kemajemukan

Mengacu pada “Sembilan Agenda Prioritas” (Nawa Cita) Jokowi-JK, maka kebijakan pendidikan nasional berbasis kemajemukan bangsa perlu dikaji ulang secara mendasar dan mendalam, dan dicari konsep pendidikan yang aplikatif. Bagaimana pandangan Prof. Dr. Meutia Hatta Swasono, Anggota Wantimpres periode Tahun 2010 s.d. 2014, yang juga menjabat sebagai Guru Besar Antropologi Universitas

Selengkapnya »

Pembangunan Politik Nasional Berbasis Kemajemukan Bangsa Menuju Partisipasi yang Berkeadilan

Kemajemukan Bangsa Indonesia boleh dikatakan sebagai kemajemukan yang “multidimensi”. Artinya, tidak hanya tampak pada latar belakang sosial budaya saja akan tetapi juga muncul pada dimensi lain seperti agama, strata ekonomi, pilihan politik, bahkan tampak pula pada perbedaan fisik manusianya. Atas dasar realita tersebut, para pendiri bangsa sepakat untuk menjadikan Pancasila

Selengkapnya »

Kunjungan Kerja Anggota Wantimpres Bapak Sidarto Danusubroto dan Tim Kajian ke Kabupaten Nias

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Bapak Sidarto Danusubroto, melaksanakan kunjungan kerja bersama Tim Kajian Penguatan Ideologi Pancasila ke Kabupaten Nias, Sumatera Utara pada tanggal 25 s.d. 27 Juli 2016. Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka memperoleh informasi dan data terkait penguatan ideologi Pancasila dengan cara membudayakan Pancasila di kalangan generasi muda. Upaya

Selengkapnya »

Pengembangan Ekonomi Daerah Berbasis Maritim

Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Prof. Dr. Sri Adiningsih melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara (Sumut) pada tanggal 20 s.d. 24 Juli 2016 dalam rangka untuk mengetahui gambaran langsung berbagai perkembangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan maritim khususnya Sumut serta solusinya agar Program Tol Laut yang digagas oleh

Selengkapnya »

Audiensi Tim Panitia Simposium Nasional Korban 65 kepada Anggota Wantimpres Bapak Sidarto Danusubroto

Di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2016, Bapak Sidarto Danusubroto, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menerima audiensi Tim Panitia Simposium Nasional Korban 65 yang diketuai Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, yang hadir bersama Witaryono Reksoprodjo, Forum Silaturahmi Anak Bangsa (FSAB), Bonnie Setiawan (FSAB), Suryo Susilo (FSAB), Baskara T. Wardaya (Universitas Sanata

Selengkapnya »

Kunjungan Tim Kajian Anggota Wantimpres Bidang Pertahanan dan Keamanan

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Jenderal TNI (Purn) Subagyo Hadisiswoyo, telah membentuk Tim Kajian guna mendukung implementasi visi Presiden tentang mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD). Tim Kajian tersebut diketuai oleh Laksda TNI Siwi Sukma Adji, S.E. dengan komposisi keanggotaan terdiri atas personil TNI, Polri, dan perwakilan instansi pemerintah.

Selengkapnya »

Sejarah Pertumbuhan Kemajemukan Bangsa dan Aktualisasinya dalam Pembangunan Sistem Pendidikan Nasional

Menyadari bahwa “pekerjaan pembangunan bangsa sebagai pekerjaan pendidikan” maka para pendiri bangsa Indonesia dengan kemajemukan multidimensi telah meneguhkan “Bhinneka Tunggal Ika” sebagai semboyan bangsa. Dengan semboyan itu para pendiri bangsa dalam Sidang BPUPKI, Juli 1945, bersepakat adanya “kebijakan pendidikan nasional berbasis kemajemukan bangsa Indonesia” sebagaimana tersurat dan tersirat dalam UUD

Selengkapnya »

REFORMASI BIROKRASI

Oleh: Prijono Tjiptoherijanto(*)   [dropcap]P[/dropcap]residen RI Ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pernah melontarkan kekesalan atas lambatnya birokrasi pemerintahan dalam melaksanakan tugas sesuai arahan dan perintah baik yang berasal dari Presiden sendiri maupun dari para Menteri yang menjadi atasan para pegawai negeri sipil (PNS) tersebut. Kegusaran Presiden ini segera ditangkap oleh

Selengkapnya »
Search