Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

KEGIATAN

Anggota Wantimpres Sidarto Danusubroto menjadi pembicara dalam Webinar “Menjaga Keberagaman dan Toleransi di Indonesia”

Anggota Wantimpres, Sidarto Danusubroto menjadi pembicara dalam Webinar “Menjaga Keberagaman dan Toleransi di Indonesia” yang diselenggarakan secara daring oleh Perhimpunan Eropa untuk Indonesia Maju, Minggu (5/3). Dalam paparannya Sidarto Danusubroto menyampaikan, “Kita patut bersyukur, bahwa Indonesia berhasil menjadi negara urutan ke-4 dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Namun ada tugas penting lainnya

Selengkapnya »

Taliban Klaim Bakal Segera Dapat Pengakuan Internasional

Sejak mengambil alih kekuasaan di pada Agustus 2021, hingga kini belum ada satu negara pun di dunia yang secara resmi mengakui pemerintahan. Dunia internasional masih belum yakin, Taliban tidak akan melakukan hal yang sama dengan yang mereka terapkan di masa lalu. Menteri Luar Negeri Taliban, Amir Khan Muttaqi mengaku pemerintahannya

Selengkapnya »

Semakin Tegang, Ini Perbandingan Kekuatan Militer Rusia dan Ukraina

Kekuatan militer Rusia secara umum menempati peringkat kedua dari 140 negara. Rusia menempati peringkat kedua dengan skor indeks kekuatan 0,0501. Sedangkan Ukraina berada di peringkat ke-22 dengan skor indeks kekuatan 0, 3266. Data tersebut melansir globalfirepower.com pada Rabu (2/2/2022). Diketahui, konflik yang terjadi di Rusia dan Ukraina semakin memanas. Hal

Selengkapnya »

Rusia tuding AS memicu ketegangan soal Ukraina

Rusia pada Kamis menuding Amerika Serikat memicu ketegangan dan tidak mengacuhkan seruannya agar menurunkan ketegangan menyangkut Ukraina. Tuduhan itu dilemparkan Moskow satu hari setelah Washington mengumumkan bahwa AS akan mengerahkan hampir 3.000 prajurit lagi ke Polandia dan Romania. Juru bicara kantor presiden Rusia, Dmitry Peskov, dalam konferensi pers mengecam pengerahan

Selengkapnya »

Pemerintah serap masukan masyarakat sipil terkait RUU TPKS

Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani mengatakan pemerintah masih menyerap berbagai aspirasi dari koalisi masyarakat sipil dan akademisi mengenai Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Masukan kelompok masyarakat sipil dan akademisi merupakan bagian tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pemerintah. Kami ingin semua pihak

Selengkapnya »

Desak RUU TPKS Segera Disahkan, Iluni FHUI Dorong Perlindungan Korban

Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Iluni FHUI) mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Ketua Umum ILUNI FHUI Rapin Mudiardjo meminta supaya RUU KUHP menampung mekanisme perlindungan korban dari potensi pelaporan balik dari pelaku yang kerap terjadi selama ini. RUU TPKS

Selengkapnya »

KPK Ungkap Peran 2 Tersangka Korupsi e-KTP Rp2,3 Triliun

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan Direktur Utama Perum Percetakan Negara, Isnu Edhy Wijaya, setelah mengumumkannya sebagai tersangka korupsi e-KTP pada Agustus 2019. Isnu ditahan selama 20 hari terhitung mulai Kamis (3/2) hingga 22 Februari 2022 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Ia ditahan berbarengan

Selengkapnya »

3 Eks Komisaris Garuda Indonesia Diperiksa Kejagung soal Korupsi Pesawat

Tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) rampung memeriksa tiga saksi terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tahun 2011-2021. Ketiga saksi tersebut yakni mantan Komisaris PT Garuda Indonesia. Ketiganya yakni, WAY selaku Komisaris PT Garuda Indonesia

Selengkapnya »

Pertamina Merugi Rp11 Triliun, Politisi Demokrat Sentil Ahok!

PT Pertamina (Persero) dalam Publikasi Laporan Keuangan Semester I/2020, menunjukan perusahaan tersebut menderita kerugian sekitar Rp11 triliun. Nyatanya, kerugian sebesar itu telah memecahkan rekor kerugian tertinggi selama 10 tahun kebelakang. Menanggapi itu, politikus Partai Demokrat, Yan Harahap mengkritik sosok yang sekarang menjabat sebagai Komisaris perusahaan minyak pelat merah itu, yakni

Selengkapnya »

KPK: Kemendagri Bisa Jadi Filter Korupsi Dana PEN

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango, menyayangkan langkah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang tidak ingin lagi dilibatkan dalam pertimbangan pengajuan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) daerah. “Sebenarnya tahapan pertimbangan Kemendagri ini haruslah menjadi filter untuk menutup celah-celah korupsi, sangat disayangkan jika proses filter ini justru ditiadakan,” ujar Nawawi

Selengkapnya »

Soal Pesantren Terafiliasi Jaringan Terorisme, Kepala BNPT Minta Maaf

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar menyambangi Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta Pusat, Kamis (3/2). Kedatangan Boy ini untuk berdiskusi dengan pimpinan MUI dan meluruskan terkait masalah data 198 pondok pesantren yang sebelumnya disebutkan terafiliasi jaringan terorisme. Dalam diskusi itu, pihaknya bersama dengan pimpinan

Selengkapnya »

MUI Apresiasi Ketulusan Kepala BNPT Minta Maaf soal PonpesTerafiliasi Terorisme

Majelis Ulama Indonesia mengapresiasi langkah tulus yang dilakukan Kepala BNPT Boy Rafli Amar dalam menyikapi beredarnya penyebutan 198 ponpes yang terafiliasi terorisme. Pasalnya, hal ini berdampak pada kegaduhan publik. Oleh karena itu, dengan penyampaian permohonan maaf secara terbuka dan komitmen kedua belah pihak untuk terus sinergi dalam penanganan dan penanggulangan

Selengkapnya »
Search