Pada tanggal 28 Januari 2019, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden H.R. Agung Laksono menerima rombongan delegasi yang dipimpin oleh Wali Nanggroe Aceh, Teungku Malik Mahmud Al-Haytar, yang ingin berdiskusi untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di Aceh saat ini, khususnya mengenai tindak lanjut butir-butir Nota Kesepahaman Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka dalam rangka percepatan implementasi MoU Helsinki dan Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Dahlan Djamaluddin, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, menyampaikan bahwa rakyat Aceh memiliki harapan agar persoalan pembenahan kesejahteraan dan pembangunan di Aceh bisa secara simultan mulai dikerjakan bersamaan dengan percepatan keinginan politik implementasi MoU Helsinki dan UUPA (AD).
