Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia merilis peta jalur Pemilu yang dinamakan “Identifikasi Terhadap Potensi Timbulnya Masalah yang Mungkin Terjadi Berkaitan Ketatnya Penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres 2019 (Termasuk alur dari Pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota)”.
Untuk mencermati dan mengkritisi gambaran tersebut Anggota Wantimpres, Prof. Dr. Abdul Malik Fadjar menggelar pertemuan terbatas yang bertemakan “Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden Tahun 2019” di Kantor Dewan Pertimbangan Presiden tanggal 17 Januari 2019 dengan mengundang sebagai narasumber; Dr. Bambang Kesowo, Menteri Sekretaris Negara Rl periode 2001 – 2004, Prof. Dr. Azyumardi Azra, M.A., CBE., Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Prof. A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S., Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003 – 2008 dan Prof. Dr. R. Siti Zuhro, Peneliti Senior Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Tujuan pertemuan terbatas ini adalah untuk memikirkan kembali dan mencari “model” penyelenggaraan pemilu yang lebih sederhana, murah, ramah dan memperkokoh kehidupan berdemokrasi di dalam bingkai NKRI berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Lebih lanjut, diupayakan agar pelaksanaan penyelenggaraan pemilu di masa datang dapat menjadi salah satu bentuk konsolidasi demokrasi yang bersandar pada moralitas publik. (gita)
