Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji akan memverifikasi laporan yang diajukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan soal dugaan tindak pidana korupsi pengadaan 12 pesawat tempur Mirage 2000-5 dari Qatar di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) era Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kepala Bidang Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan lembaga antirasuah telah menerima dokumen pelaporan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan. Ali berkata verifikasi terhadap dokumen laporan tersebut dilakukan oleh bagian pengaduan masyarakat di Kedeputian informasi dan Data KPK.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan yang terdiri atas beberapa organisasi, di antaranya Imparsial, Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) melaporkan dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan 12 pesawat tempur Mirage 2000-5 dari Qatar di Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Laporan tersebut disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa siang, 13 Februari 2024.
Menurut Julius, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan telah mengumpulkan bukti-bukti dan dokumentasi sebelum melaporkan kasus itu ke KPK. Dia berkata alasan pelaporan tersebut dibuat karena KPK adalah lembaga yang berwenang untuk menindaklanjuti temuan dugaan korupsi di Kementerian Pertahanan.
