Mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) I Gede Dewa Palguna berharap MK menolak gugatan terhadap sistem pemilihan umum (Pemilu). Putusan tersebut bakal menentukan apakah sistem Pemilu di Indonesia tetap terbuka atau kembali tertutup layaknya di masa Orde Baru. Palguna menyampaikan masih ada peluang MK menolak gugatan tersebut. Apalagi sikap MK sebelumnya memang tak menerima perubahan sistem Pemilu.
Palguna mengingatkan MK tak terjebak dalam pusaran konflik kepentingan gugatan sistem Pemilu. Palguna menegaskan kewenangan itu jatuh pada unsur eksekutif dan legislatif. Sehingga Palguna menekankan supaya lembaga peradilan menjauhi urusan sistem Pemilu. Palguna meyakini MK tak punya otoritas dalam penentuan sistem Pemilu di Indonesia. “MK tidak bisa mengatakan sistem yang ini konstitusional, sistem itu tidak,” lanjut Palguna. Palguna juga menyampaikan para hakim MK pasti sudah mencapai mufakat ketika jadwal pembacaan putusan resmi diumumkan. Palguna berharap putusan itu tak berubah tiba-tiba di menit terakhir jelang dibacakan.
Sebelumnya, gugatan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diajukan oleh pengurus PDIP Demas Brian Wicaksono beserta koleganya. Mereka keberatan dengan pemilihan anggota legislatif dengan sistem proporsional terbuka pada pasal 168 ayat 2 UU Pemilu. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan eks Wamenkumham Denny Indrayana menyatakan ada kemungkinan pelaksanaan Pemilu 2024 tertunda apabila MK memutuskan penggunaan sistem proporsional tertutup alias sistem coblos partai. Gugatan ini mendapat sorotan publik karena Denny membocorkan putusannya akan berupa proporsional tertutup. Padahal tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan dengan menggunakan sistem proporsional terbuka.
