Dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) 2020, sudah masuk radar Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial. Bahkan, skandal korupsi dana bansos penanganan Covid-19 sudah masuk radar inspektorat sejak awal pemeriksaan korupsi bansos. Menyinggung mengapa penggeledahan Kantor Kemensos terkait korupsi bansos beras baru dilakukan saat ini, Muhadjir mengatakan, hal itu secara teknis merupakan kewenangan aparat yang bertanggung jawab dalam hal ini penyidik KPK.
Dia mengatakan, persoalan bansos beras memang beragam, salah satunya pernah terjadi adanya beras bansos yang busuk karena saat pengiriman tidak ditutup terpal dan kehujanan. Namun, paparnya, masalah itu sudah diatasi dengan penggantian kerugian oleh pihak pengantar sesuai perjanjian sehingga tidak berpengaruh terhadap pembiayaan di APBN. Muhadjir mengaku, tidak tahu persis bagaimana kasus korupsi bansos beras itu bermula, namun dia memastikan, hal itu terjadi sebelum dirinya menjabat sebagai Plt Mensos. Apalagi, saat Mensos saat ini Tri Rismaharini menjabat.
Sebelumnya Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kementerian Sosial tidak masalah jika ada dugaan korupsi bantuan sosial yang dicurigai terjadi di sana. Wapres menekankan, pemerintah sendiri terus memperbaiki sistem pencegahan korupsi dan secara terus-menerus melakukan pengawasan pelaksanaan atau penyaluran bantuan sosial.
