Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti meminta pemerintah untuk memikirkan skema antrean calon jemaah haji yang batal berangkat lantaran tak sanggup melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2023 apabila jadi naik. “Kalau misalnya mereka karena keadaan tertentu terpaksa tidak bisa memenuhi, terus way out-nya bagaimana terkait dengan antrean yang sudah cukup panjang itu? Apakah itu kemudian diberikan kepada mereka yang ada antrean di bawahnya? Atau ada cara lain yang bisa dilakukan?” ujar Abdul.
Menurut dia, secara logika, subsidi pemerintah untuk pelaksanaan haji itu memang akan selalu berkurang. Namun, persentasenya jangan seekstrem yang sedang beredar sekarang. Ia juga menegaskan bahwa usulan biaya haji sejumlah Rp69 juta itu belum final. Angka itu, kata dia, masih berpeluang untuk dikaji ulang. Abdul mengaku khawatir calon jemaah bakal mengalami kesulitan dalam pelunasan jika biaya haji naik dengan angka signifikan dalam waktu singkat.
Abdul mengusulkan skema pembagian 50-50 untuk biaya haji dimana 50% itu ditanggung jemaah, 50% subsidi dari negara. Skema itu, menurut Abdul, dapat membuat biaya haji tidak sampai di angka Rp69 juta.
