Komnas HAM RI tengah menyiapkan Pusat Sumber Daya HAM Nasional (Pusdahamnas). Pusdahamnas ditujukan sebagai rujukan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya HAM untuk peningkatan kesadaran HAM aparatur negara dan masyarakat secara nasional serta mendukung pengambilan keputusan HAM berbasis pada bukti.
Komisioner Komnas HAM Sandra Moniaga mencermati realita permasalahan hak asasi manusia di Indonesia, terutama di Papua yang cukup kompleks. Namun ia optimistis upaya pengelolaan data hak asasi manusia merupakan salah satu unsur penting untuk pemajuan dan perlindungan HAM.
Tim Pusdahamnas Komnas HAM RI saat ini sedang melaksanakan tahap survei di 34 provinsi secara daring dan langsung untuk memastikan proses pengembangan yang partisipatif. Papua, Jawa Timur dan Kalimantan Timur merupakan 3 propinsi yang dipilih untuk dilakukan survei secara langsung. “Tantangan ke depan bagaimana Komnas HAM memastikan catatan penting dari mereka semua betul diakomodir dalam finalisasi blueprint pengembangan Pusdahamnas,” ucap Sandra.
