Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera meminta informasi terkait dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah untuk membiayai isu kontoversi seperti penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden dibuka ke publik seluas-luasnya. “Semua isu yang sudah masuk ruang publik mesti dibuka termasuk soal korupsi minyak goreng untuk mendanai isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden,” ujar Mardani Ali Sera, Minggu (24/4/2022).
Apabila informasi yang disampaikan salah satu anggota DPR tersebut benar, Mardani menilai apa yang dilakukan kelompok pengusaha dengan pejabat negara merupakan cara oligarki dalam mempertahankan kekuasaan atau keuntungan.
Menurutnya biaya konsolidasi isu baik isu perpanjangan masa jabatan Presiden ataupun penundaan Pemilu 2024 memang membutuhkan ongkos besar. “Biaya untuk mengonsolidasi isu-isu (kontroversi) tersebut pasti memang besar,” pungkas Mardani.
