Saat ini Pemerintahan Presiden Jokowi sedang fokus menangani masalah ketimpangan dan kesenjangan. Salah satu kebijakan untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan yang menjadi komitmen pemerintah dan terus secara konsisten dilaksanakan sampai sekarang adalah kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran yang merupakan salah satu program unggulan yang tercantum dalam Nawacita. Menginjak tahun ke
Pada hari Kamis, 16 Maret 2017, Ketua WANTIMPRES, Prof. Dr. Sri Adiningsih mengadakan pertemuan untuk mendapatkan gambaran tentang “Peran Perkebunan dalam Mengurangi Kemiskinan dan Ketimpangan. Pertemuan ini selain dihadiri oleh Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar dari Kementerian Pertanian, dihadiri pula oleh perwakilan asosiasi perkebunan kelapa sawit, kelapa, kakao, karet dan
Mencermati sejarah pergerakan nasional Indonesia, pendidikan merupakan sumber inspirasi, motivasi dan kekuatan untuk menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Sampai-sampai dalam “Polemik Kebudayaan 1935”, Sutan Takdir Ali-sjahbana berujar bahwa “Pekerjaan pembangunan bangsa sebagai pekerjaan pendidikan”. Dalam hal ini John Naisbitt dan Patricia Aburdene (Megatrend, 2000), berujar pula bahwa, tepi Asia
Dalam perkembangannya, rumah ibadah saat ini banyak digunakan sebagai tempat penyebaran kebencian dan dijadikan sebagai pusat pengembangan paham-paham radikal. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu upaya yang menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menyejukkan rumah ibadah dalam rangka membangun Indonesia yang sejuk dan damai. Berangkat dari latar belakang itu, Bapak Sidarto
Pengadaan Alutsista yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada penguatan industri pertahanan diperlukan dalam rangka pembangunan pertahanan, termasuk pemeliharaan maupun perbaikan menuju proses untuk terwujudnya kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Force/MEF), diharapkan terjadi pada Tahun 2024. Selain itu, hal ini penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan terpercaya sebagai
Ada beberapa asumsi dan pandangan maupun keyakinan bahwa Pancasila merupakan “hasil kesepakatan puncak” para pendiri bangsa untuk dijadikan sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila “memiliki kemampuan mentransendensi plu-ralisme dalam pelbagai dimensinya, dan merekonsiliasi pelbagai loyalitas agama, ideologi, etnisitas, dan lain sebagainya serta membangun
Jakarta 21/02/17, Bapak Sidarto Danusubroto, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) mengadakan Pertemuan Terbatas (Pertas) tanggal 21 Februari 2017 dengan mengundang narasumber Bapak Bambang Kesowo, Sekretaris Negara periode 2001-2004; Ibu Eva Kusuma Sundari, Anggota Komisi XI DPR RI; Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, Gubernur Lemhanas; Bapak Helmi Fauzi. Dubes LBBP RI untuk
Dalam Sidang Kabinet Paripurna 4 Januari 2017, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan kepada para menteri dan pejabat untuk fokus pada pemerataan kesejahteraan rakyat dimana kesenjangan ekonomi dan sosial masyarakat diperkecil seminimal mungkin. Data terakhir menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia sampai dengan Maret 2016 mencapai 10,86 persen (28,01 juta jiwa),
Seiring terus bertambahnya jumlah penduduk dunia, isu mengenai daya dukung lingkungan semakin mengemuka. Pasalnya, setiap aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selalu melibatkan aspek sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup di sekitarnya. Permasalahannya, dalam beberapa dasawarsa terakhir, pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup telah melampaui batas sehingga menyebabkan degradasi lingkungan
oleh Prof. Dr. Ambo Ala Demand pangan dunia menunjukkan tendensi peningkatan yang lebih cepat dari supplay. FAO (2008) memperkirakan kebutuhan pangan untuk negara-negara berkembang akan meningkat sebesar 60% pada tahun 2030 dan berlipat dua kali pada tahun 2050, atau ekivalen dengan kebutuhan peningkatan produksi dunia sebesar 42% pada tahun 2030
Sebagai negara kepulauan terbesar dengan luas wilayah laut yang dapat dikelola sebesar 5,8 juta km2, sektor maritim (kelautan) menjadi sangat strategis bagi Indonesia. Meskipun demikian, selama ini sektor tersebut masih kurang mendapat perhatian serius bila dibandingkan dengan sektor daratan. Padahal jika potensi pembangunan (ekonomi) kelautan Indonesia dikelola dengan inovatif dan
Senin (6/2) Kementerian Sekretariat Negara menyelenggarakan acara pelantikan tiga Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Berbeda dengan pelantikan yang pernah dilakukan sebelumnya, pelantikan kali ini dihadiri oleh seluruh pejabat di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang bertempat di Gedung Krida Bhakti. Sesuai dengan Keputusan Menteri Sekretaris Negara
