Pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara bantuan pangan beras dan program beras murah (SPHP) pada Januari dan Februari 2025. Keputusan ini diambil untuk memprioritaskan penyerapan gabah dan beras dari petani oleh Perum Bulog. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menjelaskan bahwa anggaran sebesar Rp16,6 triliun yang sebelumnya dialokasikan untuk bantuan pangan dialihkan sepenuhnya kepada Bulog agar dapat membeli gabah dan beras petani secara langsung.
Dengan kebijakan ini, Bulog ditargetkan menyerap 3 juta ton setara beras guna menjaga stabilitas harga di tingkat petani dan mencegah penurunan harga gabah selama musim panen. Pemerintah menilai langkah ini penting untuk melindungi kesejahteraan petani dan memastikan harga gabah tetap menguntungkan. Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan bahwa penyerapan hasil panen petani harus menjadi prioritas utama guna menciptakan ketahanan pangan nasional.
Dampak dari kebijakan ini kemungkinan akan terasa pada masyarakat penerima bantuan pangan yang sementara waktu tidak mendapatkan pasokan beras murah. Meski demikian, pemerintah meyakinkan bahwa penghentian ini bersifat sementara dan bertujuan untuk menciptakan stabilitas pasokan pangan jangka panjang. Keputusan ini juga telah disepakati bersama oleh berbagai kementerian terkait, termasuk Menko Perekonomian, Menteri Pertanian, dan Menteri Perdagangan.
