Dugaan pembocoran data sejumlah pejabat tinggi negara dan masyarakat terjadi dalam sepekan terakhir oleh akun Bjorka pada forum daring Breached.to. Bahkan, data yang dibocorkan spesifik ke data pribadi milik Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Ketua DPR Puan Maharani, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir. Pakar digital forensik Ruby Alamsyah mengatakan, pembocoran data bertubi-tubi yang dilakukan Bjorka memperparah situasi darurat kedaulatan siber Indonesia (11/9).
Menurut Ruby, manuver Bjorka merupakan imbas dari ketidakmampuan negara memitigasi risiko kebocoran data. Alih-alih menginvestigasi berbagai kasus, otoritas terkait justru mengeluarkan pernyataan yang tidak substantif dan terkesan saling melemparkan tanggung jawab. Berkaca dari kecenderungan sikap para peretas, pernyataan beberapa lembaga itu memicu pergeseran motif. Aksi peretasan yang selama ini hanya memiliki intensi ekonomi bergeser ke banyak ranah, tidak terkecuali penyerangan personal dan politik.
Pakar komunikasi politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto, menambahkan, pemerintah tidak bisa meremehkan kebocoran data pribadi dengan terus-menerus menyangkalnya. diperlukan investigasi mendasar untuk menemukan akar masalah kebocoran data yang terus berulang. Hasil investigasi pun harus diakui oleh pemerintah, lalu ditindaklanjuti dengan mengevaluasi pejabat terkait. Sikap negara yang selama ini cenderung membiarkan kebocoran data terjadi terus-menerus dapat menambah masalah yang merugikan publik.
