Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Kemenhan Bakal Tempuh Jalur Hukum Respons Isu Korupsi Mirage dan PT TMI

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menyatakan bakal menempuh langkah hukum terkait penyebaran informasi dugaan korupsi pembelian jet tempur Mirage 2000-5 bekas Angkatan Udara Qatar, dan isu kontrak modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dengan PT Teknologi Militer Indonesia (TMI). Hal itu disampaikan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Muhammad Herindra dalam jumpa pers di kantor Kemenhan RI di Jakarta, Senin (12/2/2024).

Selengkapnya »
13 Februari 2024

Sri Mulyani Blokir Anggaran Rp 50,15 Triliun, K/L Mesti Hemat Perjalanan Dinas

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali melakukan kebijakan penyesuaian anggaran (automatic adjustment) pada tahun anggaran 2024 ini. Total anggaran yang diblokir dari seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp 50,14 triliun yang diperuntukan mengantisipasi dampak dinamika perekonomian global terhadap perekonomian dalam negeri. “Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 dan dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global, dipandang perlu untuk melanjutkan kebijakan automatic adjustment dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2024,” dikutip dari Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023, Senin (12/2/2024).

Selengkapnya »
13 Februari 2024

Banjir Demak, PUPR Targetkan Perbaikan Tanggul Jebol Rampung 3 Hari

Wilayah Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, terendam banjir imbas tanggul Sungai Wulan jebol usai diterjang hujan lebat pada 3-5 Februari 2024. Seiring dengan hal itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menjelaskan pihaknya bakal melakukan perbaikan darurat tanggul yang jebol di Sungai Wulan. Perbaikan tanggul ditargetkan rampung dalam waktu 3 hari.

Selengkapnya »
13 Februari 2024

Ternyata Ini Penyebab Beras Langka di Pasar Ritel Modern

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N Mandey mengakui adanya kelangkaan beras di gerai ritel modern di sejumlah daerah. Kondisi ini, kata Roy, karena peritel mulai kesulitan mendapatkan suplai beras medium SPHP Bulog maupun beras premium lokal. Roy menambahkan, kondisi ini ditambah dengan melonjaknya harga beras dari produsen yang membuat peritel enggan memasok dan menjual rugi. Hal ini mengacu aturan tidak boleh menjual barang di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Selengkapnya »
13 Februari 2024

Ada Sanksi Menanti Lembaga Survei Jika Langgar Aturan Quick Count Pemilu

Sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi mengumumkan hasil pemungutan suara Pemilu, masyarakat biasanya memantau quick count atau penghitungan cepat yang dilakukan lembaga survei yang terdaftar resmi di KPU. Hasil quick count akan memberikan gambaran kasar jumlah suara yang diperoleh paslon capres dan cawapres, caleg, cagub, cabub hingga parpol dalam sebuah pemilu. Namun, tidak mustahil ada hasil quick count salah satu atau beberapa lembaga yang jauh berbeda jika dibandingkan lembaga lainnya. Jika melihat fenomena ini, masyarakat patut mencurigai lembaga survei tersebut tidak menaati aturan KPU.

Selengkapnya »
12 Februari 2024

Harga Melambung, Bapanas Blak-blakan RI Kekurangan Stok Beras

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi mengakui bahwa saat ini terjadi kekurangan pasokan beras hingga mencapai 2,4 juta ton. Arief menyebutkan saat ini diperlukan pasokan beras yang cukup agar neraca ketersediaan dan kebutuhan beras tetap terjaga di tengah kekurangan akibat fenomena El Nino. “Januari dan Februari 2024 ini kita kekurangan 2,4 juta ton beras [produksi versus konsumsi],” kata Arief di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Minggu (11/2/2024).

Selengkapnya »
12 Februari 2024

Peritel Teriak Harga Beras Hingga Minyak Goreng Melambung Jelang Ramadan

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) meminta pemerintah untuk segera mengeluarkan kebijakan guna mengendalikan harga bahan pokok seperti beras hingga minyak goreng yang terus naik. Untuk menurunkan harga bahan pokok, Aprindo meminta pemerintah merelaksasi harga eceran tertinggi (HET) dan harga acuan lainnya bahan pokok seperti beras, gula dan minyak goreng yang berpotensi terus mengalami kenaikan pada Februari 2024. Ketua Umum Aprindo, Roy N Mandey, menyampaikan, perubahan HET perlu dilakukan agar peritel dapat terus menyediakan bahan pokok guna mencegah kekosongan atau kelangkaan di gerai-gerai ritel modern.

Selengkapnya »
12 Februari 2024

IMF: AI Jadi Ancaman Pertumbuhan Ekonomi Global

Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF), Kristalina Georgieva mengatakan, perekonomian global telah terbukti sangat tangguh dalam menghadapi perang yang terus berlanjut di Gaza dan Ukraina, serta gangguan terhadap jalur perdagangan. Namun, Georgieva pada hari Minggu (11/2) memperingatkan, konflik di Gaza dan “tsunami” perubahan pasar tenaga kerja yang didorong oleh risiko dari kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) merupakan ancaman terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi global.

Selengkapnya »
12 Februari 2024

Bansos Beras Disetop Jelang Pemilu 2024, Bapanas: Ada Masa Tenang

Pemerintah tengah mempertimbangkan untuk setop penyaluran bantuan sosial (bansos) beras beberapa hari jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa pihaknya tengah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan beras pada 11-14 Februari 2024. Menurutnya, hal itu dilakukan agar hari tenang menjelang pencoblosan lebih kondusif. “Sedang dipertimbangkan untuk dihentikan sementara [penyaluran bantuan beras] di hari tenang tangggal 11 Februari sampai dengan pencoblosan 14 Februari 2024,” ujar Arief saat dihubungi, Selasa (6/2/2024).

Selengkapnya »
07 Februari 2024

Kinerja Manufaktur Mengendur, Ekonom: Jangan Fokus Hilirisasi Tambang Saja

Laju pertumbuhan industri pengolahan nonmigas atau manufaktur mengendur pada 2023. Kondisi ini tak sejalan dengan kebijakan hilirisasi mineral yang digenjot pemerintah. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan manufaktur tumbuh 4,69% (year-on-year) pada 2023. Pertumbuhan ini melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 5,01%. Dari sisi kontribusi industri pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 2023 tercatat sebesar 18,67% atau naik dari tahun 2022 sebesar 18,34%. Meski naik, kontribusi manufaktur masih lebih rendah dibandingkan sedekade terakhir.

Selengkapnya »
07 Februari 2024

Deindustrialisasi Dini Menghambat Indonesia untuk Masuk Negara Berpendapatan Tinggi

Kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menunjukkan, Indonesia telah menunjukkan gejala deindustrialisasi dini. Ini terlihat dari kontribusi industri manufaktur ke produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang menurun. Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti menunjukkan, pada sekitar tahun 2000, kontribusi industri manufaktur ke PDB tembus sekitar 32%. Sedangkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru menunjukkan, kontribusi pertumbuhan industri manufaktur pada PDB tahun 2023 sekitar 18,34%. “Ini karena zaman boom komoditas. Jadi, kita terlena. Biasa disebut Dutch Disease. Jadi, deindustrialisasi dini,” terang Amalia dalam peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia 2023, belum lama ini.

Selengkapnya »
07 Februari 2024

Kontak

  • (021) 3444801
  • support.wantimpres[at]setneg.go.id
  • Jalan Veteran III No 2, Jakarta 10110
  • Lapor Insiden Siber
map
Search