Kunker SA Sumut

Pengembangan Ekonomi Daerah Berbasis Maritim

Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Prof. Dr. Sri Adiningsih melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara (Sumut) pada tanggal 20 s.d. 24 Juli 2016 dalam rangka untuk mengetahui gambaran langsung berbagai perkembangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan maritim khususnya Sumut serta solusinya agar Program Tol Laut yang digagas oleh pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim benar-benar dapat diwujudkan. …

Audiensi SD

Audiensi Tim Panitia Simposium Nasional Korban 65 kepada Anggota Wantimpres Bapak Sidarto Danusubroto

Di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2016, Bapak Sidarto Danusubroto, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menerima audiensi Tim Panitia Simposium Nasional Korban 65 yang diketuai Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, yang hadir bersama Witaryono Reksoprodjo, Forum Silaturahmi Anak Bangsa (FSAB), Bonnie Setiawan (FSAB), Suryo Susilo (FSAB), Baskara T. Wardaya (Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta), Widarsi A. (Tempo), Putut Trihusodo (Forum Keadilan) dan …

Kunker SHS Kepri

Kunjungan Tim Kajian Anggota Wantimpres Bidang Pertahanan dan Keamanan

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Jenderal TNI (Purn) Subagyo Hadisiswoyo, telah membentuk Tim Kajian guna mendukung implementasi visi Presiden tentang mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD). Tim Kajian tersebut diketuai oleh Laksda TNI Siwi Sukma Adji, S.E. dengan komposisi keanggotaan terdiri atas personil TNI, Polri, dan perwakilan instansi pemerintah. Pada tanggal 25 s.d. 29 Agustus 2016 lalu, Tim Kajian …

Ratim Kajian AMF

Sejarah Pertumbuhan Kemajemukan Bangsa dan Aktualisasinya dalam Pembangunan Sistem Pendidikan Nasional

Menyadari bahwa “pekerjaan pembangunan bangsa sebagai pekerjaan pendidikan” maka para pendiri bangsa Indonesia dengan kemajemukan multidimensi telah meneguhkan “Bhinneka Tunggal Ika” sebagai semboyan bangsa. Dengan semboyan itu para pendiri bangsa dalam Sidang BPUPKI, Juli 1945, bersepakat adanya “kebijakan pendidikan nasional berbasis kemajemukan bangsa Indonesia” sebagaimana tersurat dan tersirat dalam UUD 1945, Pasal 31 dan 32, Bab XIII, Tentang Pendidikan dan …